Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Buka di MPP, Dindukcapil Rembang Butuh Sarpras Memadai

S
Penulis: Saiful Anwar❯
CEK PELAYANAN: Plt Kepala Dindukcapil Rembang Lasmin memantau pelayanan kependudukan dari ruang meja kerjanya. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)
CEK PELAYANAN: Plt Kepala Dindukcapil Rembang Lasmin memantau pelayanan kependudukan dari ruang meja kerjanya. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)
REMBANG – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil Rembang) belum siap memperluas layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Kebutuhan sarana prasarana (Sarpras) dan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala.

Plt Kepala Dindukcapil Rembang Lasmin untuk membuka layanan di MPP, menurutnya semuanya harus disiapkan dengan matang. Jangan sampai sudah “bedol desa”, justru akan mempersulit pelayanan masyarakat.

” Kalau Dindukcapil melakukan MPP, bahasanya tidak bedol desa. Tidak mungkin. Karena berintegrasi. Di mal bukanya masyarakat mendapatkan kemudahan. Sebaliknya mempersulit urusan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, dokumen kependudukan satu dengan lain terintegrasi. Misalnya orang baru lahir atau belum punya NIK. Pertama datang di Kantor Dindukcapil. Setelah punya dokumen yang dikehendaki baru diterbitkan Kartu Keluarga (KK).

KK itu menjadi dasar penerbitan dokumen berikutnya.  Statusnya bukan dokumen pokok, namun dasar. Untuk yang pokok kependudukan hanya satu, akta kelahiran. “Maka perubahannya harus penetapan keadilan. Setelah KK jadi menjadi dasar penerbitan KTP, KIA, Akta. Kalau KK sudah tidak benar, dokumen berikutnya juga akan salah,” ujarnya.

Soal kesiapan ke depan, Dindukcapil butuh sarana prasarana dan SDM. Apalagi kalau sampai dua pelayanan. Untuk terbitnya sebuah dokumen ada pertama entri data. Setelah itu dicetak, verifikasi kasi, mendapatkan persetujuan kabid, setelah mendapatkan paraf mendapatkan tanda tangan kepala dinas.

“Kami blak-blakan.  Kalau dilihat dari birokrasi dan regulasi yang ada. Terbitnya sebuah dokumen satu hari jadi, rasanya berat kalau pelayanan banyak. Kecuali satu orang. Misalnya pengajuan akta, lalu di-entri, diteliti, baru di acc verifikasi kedua untuk diajukan,” tandasnya.

Jika dibandingkan dengan Kudus jauh. Di Rembang petugas hanya enam orang. Entry dua, front office dua, operator serta satu wira-wiri bagian berkas. Sementara di Kudus satu bidang petugasnya ada 16 orang. Makanya setelah dari Kudus. Rembang merasa bangga. Dengan kondisi seperti itu bisa memberikan pelayanan seperti di Kudus.

“Hal itu luar biasa. Di Dindukcapil Rembang tidak ada kerja santai. Meski sempat diakui sempat kepontal-pontal. Karena saat pandemi menyesuaikan aturan PPKM. Harus kerja di rumah 50 persen. Tenaga terbatas, pemohon tidak bisa dibatasi. Maka salah satu pembatasan mengatur durasinya,” imbuhnya. (ali)

Advertisement
Advertisement
Editor : Saiful Anwar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer