Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Rembang Puji Santoso. Menurutnya, komisi sudah melakukan rapat dengar pendapat mengundang dari berbagai pihak terkait. Saat itu waktu sisa masih sekitar 50 hari. "Ternyata sampai masa kontrak habis juga masih belum selesai," katanya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru) Rembang, kata Puji sebagai pihak yang bertanggung jawab dinilai belun bisa berbuat banyak. Begitupun dari pihak kontraktor. "Kalau memutus kontrak di akhir pekerjaan sama saja," imbuhnya.
Menurutnya pemutusan kontrak bisa dilakukan setelah identifikasi pekerjaan. Sehingga bisa langsung dilaksanakan. Pihaknya merekomendasi agar kontraktor di-blacklist sesuai dengan peraturan perundangan. "Waktu sudah berjalan lima bulan. Masa pekerjaan lima bulan tidak ada wujudnya," ujarnya.
Pemutusan kontrak ini dinilai merugikan masyarakat. Sebab pekerjaan belum selesai sehingga masih belum bisa dimanfaatkan. Selain itu, dari pemerintah juga dirugikan. Diharapkan setelah putus kontrak ada tender ulang dengan menunjuk pihak ketiga yang kredibel. Sehingga proyek bisa terbangun.
Diberitakan Sebelumnya, hingga pekerjaan berakhir pada 17 September, progres pembangunan sekitar 5,6 persen.
Penyedia jasa akan dilakukan pemutusan kontrak. Setelah ini ada alternatif solusi agar pekerjaan dilanjutkan oleh penyedia jasa yang baru.
Pembangunan jembatan ini sempat menjadi sorotan. Sebab, progres pekerjaan dinilai belum signifikan. Surat perintah mulai kerja sudah turun 22 Maret lalu, namun hingga sekitar awal Agustus, hasil pekerjaan masih belum nampak. Hal ini yang sempat menjadi sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang. Sebab, area pembangunan jembatan masih dipasang bambu. (ali)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
