Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Drupodo menyampaikan, untuk menetapkan persetujuan bersama, badan anggaran telah berkonsultasi kepada komisi untuk memperoleh masukan dalam perancangan KUA PPAS 2022 ini."Hasil pembahasan diterima badan anggaran dilaporkan dalam rapat paripurna," katanya.
Rapat bersama telah dilaksanakan pada (3/9) lalu. Dengan agenda penjelasan rancangan KUA/PPAS. Selanjutnya dilakukan rapat bersama komisi. Dari hasil rapat tersebut, kata Drupodo, pendapatan daerah pada KUA PPAS diusulkan sekitar Rp 1,692 triliun. Setelah pembahasan menjadi sekitar Rp 1,712 Triliun. "Bertambah Rp 19,938 miliar," katanya.
Penambahan tersebut juga sebanding dengan jumlah belanja. Dari usulan KUA/PPAS sekitar Rp 1,984 triliun, setelah pembahasan menjadi sekitar Rp 2,004 triliun. Atau bertambah sekitar Rp 19,938 miliar.
Badan anggaran juga memberikan rekomendasi pembahasan. Di antaranya, dari hasil pencermatan, banyak ditemukan pengadaan ATK yang melekat pada per kegiatan. Diharapkan ke depan pengadaan ATK terhimpun menjadi satu supaya pengontrolan barang keluar masuk lebih efisien.
Selain itu, pada tahun 2022 nanti pemkab diminta agar memprioritaskan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Inspektorat juga diminta perlu melakukan pengawalan lebih serius untuk menunjang peningkatan indikator penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi birokrasi. (ali)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



