Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Rembang Ali Syofii menyampaikan, untuk anggaran insentif tenaga kesehatan ada dua jenis. Pertama diperuntukkan bagi nakes yang berperan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19. Selanjutnya, bagi nakes yang khusus pelaksanaan vaksinasi.
Insentif nakes untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 pada tahun sebelumnya menggunakan anggaran pusat pada 2020. Sementara untuk ini, dianggarkan melalui dana refocusing di daerah. Yang sumbernya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Sementara itu, untuk insentif yang disalurkan pada 2020 yang menggunakan anggaran pusat tahun lalu, belum terbayarkan seluruhnya. "Catatan kami di RSUD baru terbayarkan sampai bulan Juli 2020. Puskesmas pun demikian," katanya.
Kekurangan pembayaran tersebut kemudian dibayarkan melalui dana refocusing. Selain itu, dana refocusing juga digunakan untuk pembayaran insentif nakes tahun 2021. Dianggarkan sekitar Rp 14,8 miliar.
Dari anggaran tersebut, lanjut Ali, realisasi saat ini digunakan untuk membayarkan hutang insentif RSUD dr R Soetrasno Rembang yang jumlahnya sekitar Rp 8,4 miliar. "Dari bulan Agustus sampai dengan Desember," katanya.
Sisanya sudah dibayarkan di puskesmas. Saat ini baru ada enam puskesmas yang mengajukan klaim kepada DKK Rembang. Sehingga total realisasi anggaran untuk pembayaran insentif nakes saat ini Rp 9,2 Miliar. Atau sekitar 62,8 persen.
Selanjutnya, puskesmas yang mengajukan proses pencairan ada 11 puskesmas yang menyusul. Dengan nilai Rp 1,65 miliar. Sehingga diperkirakan untuk insentif nakes nantinya masih tersisa sekitar Rp 3 miliar.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



