alexametrics
25 C
Kudus
Friday, July 29, 2022

Silpa Sekwan Rembang Tembus Rp 10 Miliar

REMBANG – Serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dievaluasi kemarin. Mayoritas sudah terserap 90 persen. Hanya satu instansi yang dinilai masih belum baik dalam perencanaan anggaran. Yakni Sekretariat DPRD. Dengan total sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang tembus Rp 10 miliar.

Para OPD dikumpulkan di Lantai IV Sekretariat Daerah (Setda) Rembang kemarin. Sekretaris Daerah Fahrudin menyampaikan, pada triwulan 4, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang melaksanakan anggaran perubahan pada belanja langsung sekitar Rp 651 miliar. Dana tersebut tersebar di 26 OPD dan 14 kecamatan.

Dilihat dari jumlah pagu, paling besar ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Rembang sekitar Rp 164 Miliar, Dinas Kesehatan Rp 106 Miliar, RSUD dr R Soetrasno sekitar Rp 86 miliar, DPUTaru sekitar Rp 81 Miliar, Setda sekitar Rp 36 Miliar dan Sekretariat DPRD sekitar Rp 34 miliar.


Sejumlah OPD sudah merealisasikan anggaran sekitar 90 persen. Namun, ada juga yang terjadi Silpa cukup tinggi. Yakni pada Sekretariat DPRD yang diperkirakan sisa sekitar Rp 10 Miliar.

Baca Juga :  Penyidikan Kilat, Kasus Penyalahgunaan Solar Digugat via Praperadilan

”Selalu begitu. Minta, dikasih, tidak dipakai. Harus ada metrik yang jelas,” kata Bupati Rembang Abdul Hafidz saat acara rapat koordinasi evaluasi realisasi pendapatan, realisasi belanja dan pengadaan kemarin.

Menurutnya, besaran silpa yang demikian dianggap tak logis. Hafidz bahkan menyebut sebuah perencanaan yang amburadul. Sebab, saat ini ada sebuah regulasi untuk mengurangi kegiatan perjalanan. Sehingga ada pengurangan pengeluaran.

”Pengeluaran kurang kok  minta tambah. Silpa Rp 10 Miliar kan gak logis. Ini perencanaan amburadul,” ucapnya. Bupati meminta agar ke depan ada perencanaan melalui metrik yang jelas. Serta mengonsultasikan permasalahan ini. Sehingga mendapatkan ukuran yang standar.

Sementara, terkait evaluasi serapan Sebagian besar OPD yang mencapai 90 persen, ia menilai sudah cukup baik. Ia menegaskan permasalahan hanya ada di Sekwan. Dan meminta untuk dilakukan evaluasi.

”Mencari anggaran susah, banyak yang minta tidak kami beri. Tetapi ada yang sudah dapat malah tidak dipakai. Ini tidak adil rasanya,” tuturnya. (vah/ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dievaluasi kemarin. Mayoritas sudah terserap 90 persen. Hanya satu instansi yang dinilai masih belum baik dalam perencanaan anggaran. Yakni Sekretariat DPRD. Dengan total sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang tembus Rp 10 miliar.

Para OPD dikumpulkan di Lantai IV Sekretariat Daerah (Setda) Rembang kemarin. Sekretaris Daerah Fahrudin menyampaikan, pada triwulan 4, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang melaksanakan anggaran perubahan pada belanja langsung sekitar Rp 651 miliar. Dana tersebut tersebar di 26 OPD dan 14 kecamatan.

Dilihat dari jumlah pagu, paling besar ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Rembang sekitar Rp 164 Miliar, Dinas Kesehatan Rp 106 Miliar, RSUD dr R Soetrasno sekitar Rp 86 miliar, DPUTaru sekitar Rp 81 Miliar, Setda sekitar Rp 36 Miliar dan Sekretariat DPRD sekitar Rp 34 miliar.

Sejumlah OPD sudah merealisasikan anggaran sekitar 90 persen. Namun, ada juga yang terjadi Silpa cukup tinggi. Yakni pada Sekretariat DPRD yang diperkirakan sisa sekitar Rp 10 Miliar.

Baca Juga :  Kurang Rp 8 Miliar, Tiga Sektor Pajak di Rembang Digenjot

”Selalu begitu. Minta, dikasih, tidak dipakai. Harus ada metrik yang jelas,” kata Bupati Rembang Abdul Hafidz saat acara rapat koordinasi evaluasi realisasi pendapatan, realisasi belanja dan pengadaan kemarin.

Menurutnya, besaran silpa yang demikian dianggap tak logis. Hafidz bahkan menyebut sebuah perencanaan yang amburadul. Sebab, saat ini ada sebuah regulasi untuk mengurangi kegiatan perjalanan. Sehingga ada pengurangan pengeluaran.

”Pengeluaran kurang kok  minta tambah. Silpa Rp 10 Miliar kan gak logis. Ini perencanaan amburadul,” ucapnya. Bupati meminta agar ke depan ada perencanaan melalui metrik yang jelas. Serta mengonsultasikan permasalahan ini. Sehingga mendapatkan ukuran yang standar.

Sementara, terkait evaluasi serapan Sebagian besar OPD yang mencapai 90 persen, ia menilai sudah cukup baik. Ia menegaskan permasalahan hanya ada di Sekwan. Dan meminta untuk dilakukan evaluasi.

”Mencari anggaran susah, banyak yang minta tidak kami beri. Tetapi ada yang sudah dapat malah tidak dipakai. Ini tidak adil rasanya,” tuturnya. (vah/ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/