alexametrics
24 C
Kudus
Sunday, July 3, 2022

Hampir Tiga Bulan, Progres Pembangunan MPP Rembang Masih 2,5 Persen

REMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang menyorot pekerjaan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Progres pembangunan proyek senilai Rp 3,6 miliar ini dinilai terlambat.

Pantauan Jawa Pos Radar Kudus, di lokasi proyek yang berada di sekitar Alun-alun Rembang itu sedang berlangsung. Informasi yang dihimpun, sedang ada pembangunan penyangga, pengecoran, selain itu juga baja untuk konstruksi lantai tiga. Bekas Gedung PGRI ini tidak dibongkar total. Rencana akan ada penambahan sekitar enam meter di bagian belakang.

MPP nantinya akan berdiri tiga lantai. Sementara itu, progres pekerjaan ini dinilai terlambat. Anggota DPRD Rembang Puji Santoso menyampaikan, pihaknya sudah berkomunikasi kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Rembang selaku dinas terkait. “Intinya ada keterlambatan pengerjaan gedung MPP itu,” katanya.


Surat Perintah Kerja (SPK) sendiri sudah dimulai tanggal 19 Juli. Seharusnya, saat ini progres sudah mencapai 8,33 persen. Namun realisasinya baru 2,5 persen.

“Info dari PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) Progress saat ini baru 2,59 pereen. Seharusnya 8,33 persen (artinya) terlambat 5,74 persen. SPK tanggal 23 Juli kok progres baru 2,59 persen,” jelasnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Kudus kemarin.

Baca Juga :  Proyek Mal Pelayanan Publik Rembang Masuk Masa Kritis, Kenapa?

Di sisi lain, kontrak ini akan berakhir pada 19 Desember mendatang. Pihaknya berharap ada tinjauan langsung di lapangan. Apabila benar ada keterlambatan, kata Puji, pengawas berhak memberikan surat peringatan. Agar segera menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. “Manajemen waktu, agar tidak terjadi seperti (pembangunan) Jembatan Temperak,” katanya.

Setelah melihat kondisi ini, pihaknya berencana sidak ke lokasi dan berencana memanggil PPKom dan Kontraktor. Meskipun masih ada waktu, pihaknya merasa khawatir apabila terjadi gagal deadline seperti pekerjaan pembangunan Jembatan Temperak, Sarang.

Terpisah, hingga berita ini ditulis, Kepala DPKP Rembang belum merespons saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus melalui pesan singkat terkait tahapan pembangunan saat ini.

Diberitakan sebelumnya, terkait dengan pembangunan Jembatan Temperak, hingga pekerjaan berakhir pada 17 September, progres pembangunan sekitar 5,6 persen.

Penyedia jasa akan dilakukan pemutusan kontrak. Setelah ini ada alternatif solusi agar pekerjaan dilanjutkan oleh penyedia jasa yang baru. Sebelumnya, DPRD Rembang juga telah berkomunikasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru), selaku dinas terkait pembangunan Jembatan Temperak ini. (ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang menyorot pekerjaan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Progres pembangunan proyek senilai Rp 3,6 miliar ini dinilai terlambat.

Pantauan Jawa Pos Radar Kudus, di lokasi proyek yang berada di sekitar Alun-alun Rembang itu sedang berlangsung. Informasi yang dihimpun, sedang ada pembangunan penyangga, pengecoran, selain itu juga baja untuk konstruksi lantai tiga. Bekas Gedung PGRI ini tidak dibongkar total. Rencana akan ada penambahan sekitar enam meter di bagian belakang.

MPP nantinya akan berdiri tiga lantai. Sementara itu, progres pekerjaan ini dinilai terlambat. Anggota DPRD Rembang Puji Santoso menyampaikan, pihaknya sudah berkomunikasi kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Rembang selaku dinas terkait. “Intinya ada keterlambatan pengerjaan gedung MPP itu,” katanya.

Surat Perintah Kerja (SPK) sendiri sudah dimulai tanggal 19 Juli. Seharusnya, saat ini progres sudah mencapai 8,33 persen. Namun realisasinya baru 2,5 persen.

“Info dari PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) Progress saat ini baru 2,59 pereen. Seharusnya 8,33 persen (artinya) terlambat 5,74 persen. SPK tanggal 23 Juli kok progres baru 2,59 persen,” jelasnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Kudus kemarin.

Baca Juga :  Serapan Minim, Bantuan Modal UMKM di Rembang Baru Rp 23 Miliar

Di sisi lain, kontrak ini akan berakhir pada 19 Desember mendatang. Pihaknya berharap ada tinjauan langsung di lapangan. Apabila benar ada keterlambatan, kata Puji, pengawas berhak memberikan surat peringatan. Agar segera menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. “Manajemen waktu, agar tidak terjadi seperti (pembangunan) Jembatan Temperak,” katanya.

Setelah melihat kondisi ini, pihaknya berencana sidak ke lokasi dan berencana memanggil PPKom dan Kontraktor. Meskipun masih ada waktu, pihaknya merasa khawatir apabila terjadi gagal deadline seperti pekerjaan pembangunan Jembatan Temperak, Sarang.

Terpisah, hingga berita ini ditulis, Kepala DPKP Rembang belum merespons saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus melalui pesan singkat terkait tahapan pembangunan saat ini.

Diberitakan sebelumnya, terkait dengan pembangunan Jembatan Temperak, hingga pekerjaan berakhir pada 17 September, progres pembangunan sekitar 5,6 persen.

Penyedia jasa akan dilakukan pemutusan kontrak. Setelah ini ada alternatif solusi agar pekerjaan dilanjutkan oleh penyedia jasa yang baru. Sebelumnya, DPRD Rembang juga telah berkomunikasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru), selaku dinas terkait pembangunan Jembatan Temperak ini. (ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/