alexametrics
23.2 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

Draft Raperda LP2B Tak Sentuh Alih Fungsi Lahan

REMBANG – Penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berlanjut pada public hearing kedua. Dalam draft tersebut tak ada aturan terkait alih fungsi lahan.

Rapat kemarin dihadiri para kelompok tani. Mereka nampak aktif mencermati draft raperda yang disajikan di meja masing-masing. Suwijan, salah satu peserta rapat dari Gunungsari, menilai di Rembang banyak lahan pertanian yang digunakan untuk kavling pemukiman. Namun, di dalam draft tidak ada pasal yang mengatur untuk itu.

Jika pengalihfungsian lahan itu diteruskan, kata dia, maka lahan pertanian berkurang dan habis. “Langkah baiknya dari pemkab agar memiliki undang-undang khusus,” katanya.


Menanggapi ini, Waluyo dari pihak Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta menegaskan, pada prinsipnya LP2B wajib dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Kecuali untuk kepentingan umum dan terjadi bencana.

Dalam undang-undang yang sudah ada saat ini terdapat 24 indikator dalam kepentingan umum. Salah satunya berkaitan dengan perumahan dan kawasan pemukiman. Namun pemukiman tersebut diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah. Jika tidak sesuai dengan peruntukan maka dianggap melanggar.

Baca Juga :  Adik Gus Baha' Jabat Ketua PPP Remban

“Tanpa harus dibuat Perda pun Undang-undang, PP ya berlaku,” katanya dalam rapat yang ia ikuti secara virtual kemarin. Selain itu, menurutnya, terkait alih fungsi merupakan tataran pelaksanaan aturan. Bukan pada pembentukan aturan.

Waluyo menambahkan, urgensi raperda ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.  Persoalan yang dihadapi adalah alih fungsi lahan pertanian yang tak terkendali. Selain itu juga ketersediaan pangan yang bertambah, kebutuhan rumah yang meningkat, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pemanfaatan ruang.

Gunasih dari Komisi II DPRD Rembang menjelaskan, lahan yang sifatnya produktif tidak boleh dialih fungsukan. Sehingga diperuntukkan produksi pertanian. Dengan raperda inisiatif DPRD ini, diharapkan kawasan industri di Rembang di-plot di area tertentu. “Harapannya terpusat jadi satu,” katanya.

Dalam perda inisiatif ini akan memberikan fasilitas insentif bagi petani yang lahannya masuk dalam kawasan LP2B. Seperti bantuan pupuk dan bibit. (ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berlanjut pada public hearing kedua. Dalam draft tersebut tak ada aturan terkait alih fungsi lahan.

Rapat kemarin dihadiri para kelompok tani. Mereka nampak aktif mencermati draft raperda yang disajikan di meja masing-masing. Suwijan, salah satu peserta rapat dari Gunungsari, menilai di Rembang banyak lahan pertanian yang digunakan untuk kavling pemukiman. Namun, di dalam draft tidak ada pasal yang mengatur untuk itu.

Jika pengalihfungsian lahan itu diteruskan, kata dia, maka lahan pertanian berkurang dan habis. “Langkah baiknya dari pemkab agar memiliki undang-undang khusus,” katanya.

Menanggapi ini, Waluyo dari pihak Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta menegaskan, pada prinsipnya LP2B wajib dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Kecuali untuk kepentingan umum dan terjadi bencana.

Dalam undang-undang yang sudah ada saat ini terdapat 24 indikator dalam kepentingan umum. Salah satunya berkaitan dengan perumahan dan kawasan pemukiman. Namun pemukiman tersebut diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah. Jika tidak sesuai dengan peruntukan maka dianggap melanggar.

Baca Juga :  Sempat Terhenti, Stasiun Pengisian Gas Alam di Sumber Kembali Beroperasi

“Tanpa harus dibuat Perda pun Undang-undang, PP ya berlaku,” katanya dalam rapat yang ia ikuti secara virtual kemarin. Selain itu, menurutnya, terkait alih fungsi merupakan tataran pelaksanaan aturan. Bukan pada pembentukan aturan.

Waluyo menambahkan, urgensi raperda ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.  Persoalan yang dihadapi adalah alih fungsi lahan pertanian yang tak terkendali. Selain itu juga ketersediaan pangan yang bertambah, kebutuhan rumah yang meningkat, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pemanfaatan ruang.

Gunasih dari Komisi II DPRD Rembang menjelaskan, lahan yang sifatnya produktif tidak boleh dialih fungsukan. Sehingga diperuntukkan produksi pertanian. Dengan raperda inisiatif DPRD ini, diharapkan kawasan industri di Rembang di-plot di area tertentu. “Harapannya terpusat jadi satu,” katanya.

Dalam perda inisiatif ini akan memberikan fasilitas insentif bagi petani yang lahannya masuk dalam kawasan LP2B. Seperti bantuan pupuk dan bibit. (ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/