alexametrics
30.3 C
Kudus
Friday, July 22, 2022

Pilkada Dianggarkan hingga Rp 82 Miliar, Bupati Rembang Ogah Ada Kegaduhan Politik di 2024

REMBANG – Bupati Rembang Abdul Hafidz mewanti-wanti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Rembang untuk mencegah terjadinya kegaduhan politik di tahun politik 2024. Hal itu ditekankan Hafidz mengingat simulasi penganggaran dan tahapan Pilkada sudah dianggarkan sampai Rp 82 miliaran.

Hal itu ditegaskan Hafidz saat Bakesbanpol Rembang mengelar pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam kesempatan itu, Hafidz berharap Bakesbangpol kuat dan solid di internal. Terutama dalam penyebutkan nama kantor Bakesbangpol dan termasuk tugas pokok dan fungsi. Selain itu, tugas Bakesbanpol akan dihadapkan tantangan berat.


Tak hanya dihadapkan soal aliran radikal. Tetapi juga harus merumuskan konsep untuk menyatukan berbagai perbedaan di masyarakat.

Kemudian menghadapi tahun politik 2024 mulai Pilpres, Pileg, Pilkada. Potensi-potensi munculnya gerakan-gerakan memecah belah bangsa harus sejak dini diantisipasi. “Jangan sampai ada gerakan memecah belah terhadap anak bangsa. Karena beda politik,” tegasnya.

Ia mengakui tugas Bakesbangpol memang tidak mudah. Karena harus bisa menjaga kondisi daerah. “Jadi bisa simpulkan bahwa Bakesbangpol pemegang peran strategis ramai atau geger tidaknya daerah,” katanya.

Kepala Bakesbangpol Rembang Drupodo menambahkan berdasarkan Perbup 76 tahun 2021, tugas Bakesbangpol membantu bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik. Di bidang politik termasuk ormas. Terutama terkait gawe besar Pilpres dan Pilkada serentak.

Baca Juga :  Dua Truk Adu Banteng di Sluke Rembang, Satu Sopir Tewas

Pihaknya mengaku sudah sejak awal kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Termasuk koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Baik tentang tahapan maupun perencanaan anggaran. “Segara kami sampaikan hasilnya Pak Bupati. Termasuk nanti petugas keamanan hingga perencanaan penganggaran maupun pentahapan,” jelasnya.

Pihaknya pun sudah melakukan semua simulasi tahap. “Pemda berperan aktif. Karena UU 17 tentang pemilu di Pasal 34 menyebutkan peran Pemda A,B, C dan D. Sudah disimulasi kemarin. Tinggal besar anggarannya,” tandasnya.

Menurutnya, terakhir Bawaslu dari angka Rp 9 miliar sekian tambah Rp 13 miliar sekian karena tambahan TPS. Lalu tambahan besaran honor yang mengikuti standar nasional. Kalau untuk KPU angka sudah pasti sekitar Rp 62 miliar sekian. Lalu dari Kodim dan Polres juga sudah masuk.

“Total Rp 82 miliar (angka lama) untuk pilkada. Untuk pemilu sudah ditanggung APBN. Hanya Pilkada menunggu Provinsi. Janjinya minggu akan ada rakor terkait besaran sharing,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Bupati Rembang Abdul Hafidz mewanti-wanti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Rembang untuk mencegah terjadinya kegaduhan politik di tahun politik 2024. Hal itu ditekankan Hafidz mengingat simulasi penganggaran dan tahapan Pilkada sudah dianggarkan sampai Rp 82 miliaran.

Hal itu ditegaskan Hafidz saat Bakesbanpol Rembang mengelar pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam kesempatan itu, Hafidz berharap Bakesbangpol kuat dan solid di internal. Terutama dalam penyebutkan nama kantor Bakesbangpol dan termasuk tugas pokok dan fungsi. Selain itu, tugas Bakesbanpol akan dihadapkan tantangan berat.

Tak hanya dihadapkan soal aliran radikal. Tetapi juga harus merumuskan konsep untuk menyatukan berbagai perbedaan di masyarakat.

Kemudian menghadapi tahun politik 2024 mulai Pilpres, Pileg, Pilkada. Potensi-potensi munculnya gerakan-gerakan memecah belah bangsa harus sejak dini diantisipasi. “Jangan sampai ada gerakan memecah belah terhadap anak bangsa. Karena beda politik,” tegasnya.

Ia mengakui tugas Bakesbangpol memang tidak mudah. Karena harus bisa menjaga kondisi daerah. “Jadi bisa simpulkan bahwa Bakesbangpol pemegang peran strategis ramai atau geger tidaknya daerah,” katanya.

Kepala Bakesbangpol Rembang Drupodo menambahkan berdasarkan Perbup 76 tahun 2021, tugas Bakesbangpol membantu bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik. Di bidang politik termasuk ormas. Terutama terkait gawe besar Pilpres dan Pilkada serentak.

Baca Juga :  Pemuda di Rembang Nekat Gasak Motor di Kos Pacar

Pihaknya mengaku sudah sejak awal kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Termasuk koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Baik tentang tahapan maupun perencanaan anggaran. “Segara kami sampaikan hasilnya Pak Bupati. Termasuk nanti petugas keamanan hingga perencanaan penganggaran maupun pentahapan,” jelasnya.

Pihaknya pun sudah melakukan semua simulasi tahap. “Pemda berperan aktif. Karena UU 17 tentang pemilu di Pasal 34 menyebutkan peran Pemda A,B, C dan D. Sudah disimulasi kemarin. Tinggal besar anggarannya,” tandasnya.

Menurutnya, terakhir Bawaslu dari angka Rp 9 miliar sekian tambah Rp 13 miliar sekian karena tambahan TPS. Lalu tambahan besaran honor yang mengikuti standar nasional. Kalau untuk KPU angka sudah pasti sekitar Rp 62 miliar sekian. Lalu dari Kodim dan Polres juga sudah masuk.

“Total Rp 82 miliar (angka lama) untuk pilkada. Untuk pemilu sudah ditanggung APBN. Hanya Pilkada menunggu Provinsi. Janjinya minggu akan ada rakor terkait besaran sharing,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/