alexametrics
30.3 C
Kudus
Friday, July 22, 2022

Duh! Kantor Pemkab Rembang Langgar Regulasi Sepadan Pantai, Ini Alasannya

REMBANG – Pemukiman warga hingga bangunan Kantor pemerintahan Kabupaten Rembang di sepanjang pantai melanggar regulasi sepadan pantai. Kondisi ini memperparah dampak bencana abrasi di Kabupaten Rembang.

Ini mengemuka saat rapat koordinasi informasi dan edukasi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidro meteorologi Kabupaten Rembang. Bupati Rembang Abdul Hafidz dalam paparannya menyebutkan jika beberapa tahun kebencanaan di Kota Garam dengan kearifan lokal atau adat oleh warga. Hal itu sudah menjadi budaya.

“Mamang sistem kesiapsiagaan itu belum sempurna tetapi. Namun sudah terbangun dengan baik. Kami berharap dengan tambah edukasi dari para pemateri ini. Mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tentunya diawali pencegahannya,” ujarnya.


Menurutnya secara geografis kebencanaan dari 287 desa, 7 kelurahan, dengan penduduk 640 ribuan, luas 111 ribu hektare persegi, letaknya kurang diuntungkan. Karena dari 14 kecamatan, delapan kecamatan ada di daerah pegunungan. Diantarnya, Lasem, Sluke, Pamotan, Pancur, Kragan, Sedan, Sale, Gunem.

Kalau sudah bicara gunung. Bicaranya bencana. Rumah di pegunungan antara atap dan badan jalan imbang banyak sekali. Dari situlah bencana di Rembang cukup tinggi. “Utamanya tanah longsor dan banjir,” katanya.

Kemudian ancaman potensi abrasi. Di sepanjang 63 km pantai di Kabupaten Rembang. Dari sisi regulasi 100 meter dari garis sepadan pantai tidak boleh ada bangunan. Namun ada ribuan penduduk yang sudah bermukim. Bahkan kantor pemerintah Kabupaten Rembang secara aturan memang harusnya dibongkar. Tetapi memang belum ada gantinya.

Baca Juga :  Masuk Pondok, Gasak Ponsel dan Uang Santri

”Sepanjang pantai bangunan rumah, fasilitas pemerintah seharusnya melanggar garis sepadan. Tapi apapun karena sudah kebutuhan. Memang tidak mengenakan. Padahal itu kena garis sepadan. Ini masalah rumit di tepi laut Rembang,” terangnya.

Tahun kemarin Ia mencontohkan ada beberapa rumah hancur karena ada abrasi. Termasuk makam kena abrasi di daerah Kragan sampai Lasem, Rembang kota.

”Kalau kebutuhan uang bukan miliaran, tapi triliunan untuk menyelesaikan abrasi,” kata bupati di hadapan Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo, Kepala BPBD Jateng Bergas C. Penanggungan.

Kepala Stasiun Klimatologi Jateng Sukasno. Koordinator Observasi dan Informasi Stasiun Meterologi Ahmad Yani Semarang, Giyarto. Kemudian Kepala Stasiun Meterologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Retno Widyaningsih. Di samping itu Kepala Stasiun Geofisika kelas III Banjarnegara, Setiyoajie Prayoedhie. Juga sejumlah instansi terkait di Kota Garam. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Pemukiman warga hingga bangunan Kantor pemerintahan Kabupaten Rembang di sepanjang pantai melanggar regulasi sepadan pantai. Kondisi ini memperparah dampak bencana abrasi di Kabupaten Rembang.

Ini mengemuka saat rapat koordinasi informasi dan edukasi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidro meteorologi Kabupaten Rembang. Bupati Rembang Abdul Hafidz dalam paparannya menyebutkan jika beberapa tahun kebencanaan di Kota Garam dengan kearifan lokal atau adat oleh warga. Hal itu sudah menjadi budaya.

“Mamang sistem kesiapsiagaan itu belum sempurna tetapi. Namun sudah terbangun dengan baik. Kami berharap dengan tambah edukasi dari para pemateri ini. Mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tentunya diawali pencegahannya,” ujarnya.

Menurutnya secara geografis kebencanaan dari 287 desa, 7 kelurahan, dengan penduduk 640 ribuan, luas 111 ribu hektare persegi, letaknya kurang diuntungkan. Karena dari 14 kecamatan, delapan kecamatan ada di daerah pegunungan. Diantarnya, Lasem, Sluke, Pamotan, Pancur, Kragan, Sedan, Sale, Gunem.

Kalau sudah bicara gunung. Bicaranya bencana. Rumah di pegunungan antara atap dan badan jalan imbang banyak sekali. Dari situlah bencana di Rembang cukup tinggi. “Utamanya tanah longsor dan banjir,” katanya.

Kemudian ancaman potensi abrasi. Di sepanjang 63 km pantai di Kabupaten Rembang. Dari sisi regulasi 100 meter dari garis sepadan pantai tidak boleh ada bangunan. Namun ada ribuan penduduk yang sudah bermukim. Bahkan kantor pemerintah Kabupaten Rembang secara aturan memang harusnya dibongkar. Tetapi memang belum ada gantinya.

Baca Juga :  Genjot Distribusi Minyak Goreng, Pemkab Rembang Gandeng Empat Distributor

”Sepanjang pantai bangunan rumah, fasilitas pemerintah seharusnya melanggar garis sepadan. Tapi apapun karena sudah kebutuhan. Memang tidak mengenakan. Padahal itu kena garis sepadan. Ini masalah rumit di tepi laut Rembang,” terangnya.

Tahun kemarin Ia mencontohkan ada beberapa rumah hancur karena ada abrasi. Termasuk makam kena abrasi di daerah Kragan sampai Lasem, Rembang kota.

”Kalau kebutuhan uang bukan miliaran, tapi triliunan untuk menyelesaikan abrasi,” kata bupati di hadapan Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo, Kepala BPBD Jateng Bergas C. Penanggungan.

Kepala Stasiun Klimatologi Jateng Sukasno. Koordinator Observasi dan Informasi Stasiun Meterologi Ahmad Yani Semarang, Giyarto. Kemudian Kepala Stasiun Meterologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Retno Widyaningsih. Di samping itu Kepala Stasiun Geofisika kelas III Banjarnegara, Setiyoajie Prayoedhie. Juga sejumlah instansi terkait di Kota Garam. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/