alexametrics
31.8 C
Kudus
Thursday, May 12, 2022

Sengketa Tanah, PT RBSJ Rembang Dicoret dari Proyek Pelabuhan Sluke

REMBANG – Penugasan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebagai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dicabut. Kebijakan itu turun setelah Peraturan Bupati (perbup) nomor 3 tahun 2021 tentang penugasan PT RBSJ untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dicabut, dan diterbitkannya Perbup nomor 7 tahun 2022 sebagai penggantinya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Fahrudin mengamini perubahan status tersebut. Perbup itu ada setelah kasasi putusan dari Mahkamah Agung (MA). Intinya, gugatan dari PT BRTK (salah satu investor pelabuhan) soal hak-haknya di pelabuhan dikabulkan.

Setelah adanya keputusan kasasi. Terkait dengan perkara perdata yang menyangkut sengketa tanah reklamasi pelabuhan. Kemudian, bupati akan melakukan evaluasi dengan mencabut kebijakannya terkait dengan kewenangan PT RBSJ untuk mengelola tanah reklamasi.


Sementara itu, terkait dengan putusan yang mengesahkan perjanjian pihak RBSJ dengan investor. Diputuskan, bahwa sertifikat yang terbit (HPL) telah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat.

“Jadi, dianggap sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berarti boleh dikatakan batal. Sehingga, perlu diajukan kembali dengan cara prosedur yang benar. Intinya demikian,” bebernya.

Setelah peninjauan itu, selanjutnya akan ditata ulang. Dalam rangka untuk menjadikan pelabuhan benar-benar dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

”Mestinya namanya pelabuhan ada tanggung jawab Kementerian Perhubungan. RBSJ merupakan suatu BUMD yang ditunjuk oleh Pemda untuk sementara saja mengelola. Sementara, RBSJ disebut di dalam satu perjanjian itu. Sementara itu, RBSJ juga mengeluarkan uang untuk melakukan reklamasi,” bebernya.

Baca Juga :  Delapan Kecamatan di Rembang Masuk Rencana Jalan Tol Demak-Tuban

Terpisah, soal anggaran yang dikeluarkan untuk pelabuhan. Dijelaskan Sekda bahwa yang namanya pengelolaan pelabuhan ada beberapa cara. Istilahnya ada yang melalui konsesi dan pengelolaan dengan pihak tertentu atau pelabuhan bersifat khusus.

“Nanti dari kesepakatan para investor yang melakukan reklamasi, nanti akan sepakat untuk memperoleh konsesi. Baiknya bagaimana?. Disamping itu peran Pemda juga ada disitu. Karena HPL yang ada sekarang ini masih atas nama Pemda. Sebagai catatan jumlah HPL 8,1. Untuk keseluruhan di tambah 18,” terangnya.

Kemudian kemungkinan adanya rekonsiliasi antara PT RBSJ dengan Investor hingga saat ini pihaknya belum mengundang. Masih tahapan mempersiapkan tahapan-tahapan di dalam menyampaikan kepada investor. “Masih dirembuk di dalam tim yang dibentuk oleh bupati,” ujarnya.

Tim itu, tugasnya diantaranya melakukan persiapan-persiapan dalam rangka untuk menuju pelabuhan yang benar-benar dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi, hingga saat ini masih dirapatksn. Belum ada kebijakan yang menentukan. Sudah ada tahap-tahap penyelesaian persoalan di peradilannya. Soal eksekusi. Ini masih proses juga. Setelah terjadi proses kekosongan aturan, perbup dicabut, SKB dicabut, tanah HPL dikemanakan dan diapakan. Itu dipersiapkan. Nanti akan dikelola pelabuhan yang sesuai ketentuan. Apakah pengumpan regional ataukah nasional. Ditentukan setelah koordinasi Kementerian Perhubungan,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Penugasan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebagai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dicabut. Kebijakan itu turun setelah Peraturan Bupati (perbup) nomor 3 tahun 2021 tentang penugasan PT RBSJ untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dicabut, dan diterbitkannya Perbup nomor 7 tahun 2022 sebagai penggantinya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Fahrudin mengamini perubahan status tersebut. Perbup itu ada setelah kasasi putusan dari Mahkamah Agung (MA). Intinya, gugatan dari PT BRTK (salah satu investor pelabuhan) soal hak-haknya di pelabuhan dikabulkan.

Setelah adanya keputusan kasasi. Terkait dengan perkara perdata yang menyangkut sengketa tanah reklamasi pelabuhan. Kemudian, bupati akan melakukan evaluasi dengan mencabut kebijakannya terkait dengan kewenangan PT RBSJ untuk mengelola tanah reklamasi.

Sementara itu, terkait dengan putusan yang mengesahkan perjanjian pihak RBSJ dengan investor. Diputuskan, bahwa sertifikat yang terbit (HPL) telah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat.

“Jadi, dianggap sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berarti boleh dikatakan batal. Sehingga, perlu diajukan kembali dengan cara prosedur yang benar. Intinya demikian,” bebernya.

Setelah peninjauan itu, selanjutnya akan ditata ulang. Dalam rangka untuk menjadikan pelabuhan benar-benar dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

”Mestinya namanya pelabuhan ada tanggung jawab Kementerian Perhubungan. RBSJ merupakan suatu BUMD yang ditunjuk oleh Pemda untuk sementara saja mengelola. Sementara, RBSJ disebut di dalam satu perjanjian itu. Sementara itu, RBSJ juga mengeluarkan uang untuk melakukan reklamasi,” bebernya.

Baca Juga :  Semen Gresik Dukung Kolaborasi Pemprov-BUMN dalam Pengembangan UMKM

Terpisah, soal anggaran yang dikeluarkan untuk pelabuhan. Dijelaskan Sekda bahwa yang namanya pengelolaan pelabuhan ada beberapa cara. Istilahnya ada yang melalui konsesi dan pengelolaan dengan pihak tertentu atau pelabuhan bersifat khusus.

“Nanti dari kesepakatan para investor yang melakukan reklamasi, nanti akan sepakat untuk memperoleh konsesi. Baiknya bagaimana?. Disamping itu peran Pemda juga ada disitu. Karena HPL yang ada sekarang ini masih atas nama Pemda. Sebagai catatan jumlah HPL 8,1. Untuk keseluruhan di tambah 18,” terangnya.

Kemudian kemungkinan adanya rekonsiliasi antara PT RBSJ dengan Investor hingga saat ini pihaknya belum mengundang. Masih tahapan mempersiapkan tahapan-tahapan di dalam menyampaikan kepada investor. “Masih dirembuk di dalam tim yang dibentuk oleh bupati,” ujarnya.

Tim itu, tugasnya diantaranya melakukan persiapan-persiapan dalam rangka untuk menuju pelabuhan yang benar-benar dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi, hingga saat ini masih dirapatksn. Belum ada kebijakan yang menentukan. Sudah ada tahap-tahap penyelesaian persoalan di peradilannya. Soal eksekusi. Ini masih proses juga. Setelah terjadi proses kekosongan aturan, perbup dicabut, SKB dicabut, tanah HPL dikemanakan dan diapakan. Itu dipersiapkan. Nanti akan dikelola pelabuhan yang sesuai ketentuan. Apakah pengumpan regional ataukah nasional. Ditentukan setelah koordinasi Kementerian Perhubungan,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/