alexametrics
30.8 C
Kudus
Sunday, May 29, 2022

Paripurna Raperda di Rembang Cukup Dua Menit, Kok Bisa?

REMBANG – Pembahasan tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) hanya berlangsung dua menit. Ini karena hingga kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang belum menerima hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga paripurna akhirnya ditunda.

Gunasih, anggota DPRD Rembang yang juga Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyampaikan, baru-baru ini pihaknya sudah ke bagian biro hukum provinsi. Namun hasil fasilitasi masih belum selesai.

Tujuh raperda itu di antaranya adalah Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang serta Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.


Selain itu juga ada Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah RBSJ, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dua raperda inisiatif dari DPRD yakni tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan raperda tentang hibah “Tujuh raperda belum selesai (fasilitasi,Red), sehingga kami belum bisa menetapkan,” katanya.

Baca Juga :  Tahun 2022, DPRD Rembang Usulkan Empat Rancangan Peraturan Daerah

Biasanya, kata Gunasih, dari hasil fasilitasi tersebut akan ada sejumlah perubahan. Apabila tujuh raperda disetujui kemarin, maka akan kemungkinan merubah kembali. “Nunggu hasil fasilitasi. Harusnya bulan ini. Keterangannya yang empat dibahas tanggal 22 di sana,” katanya.

Karena ditunda, saat rapat paripurna kemarin berjalan cukup singkat. Ketua DPRD Rembang Supadi memimpin beberapa agenda rapat. Senada dengan Gunasih, dalam rapat kemarin Supadi juga menyampaikan bahwa intinya rapat paripurna persetujuan tujuh raperda ini ditunda.

Rapat kemarin dihadiri 31 orang. Rapat dibuka pukul 15.18 menit. Ada tiga raperda yang sudah keluar hasil fasilitasinya. “Sehubungan DPRD belum menerima surat dari Pemerintah Provinsi, maka disepakati pelaksanaan rapat paripurna membahas tujuh raperda untuk ditunda pelaksanaannya,” katanya. Para hadirin pun menyetujui. Dan, rapat pun ditutup pukul 15.20.






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Pembahasan tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) hanya berlangsung dua menit. Ini karena hingga kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang belum menerima hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga paripurna akhirnya ditunda.

Gunasih, anggota DPRD Rembang yang juga Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyampaikan, baru-baru ini pihaknya sudah ke bagian biro hukum provinsi. Namun hasil fasilitasi masih belum selesai.

Tujuh raperda itu di antaranya adalah Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang serta Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Selain itu juga ada Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah RBSJ, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dua raperda inisiatif dari DPRD yakni tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan raperda tentang hibah “Tujuh raperda belum selesai (fasilitasi,Red), sehingga kami belum bisa menetapkan,” katanya.

Baca Juga :  DPRD Rembang Dorong Pembangunan dengan Rancangan Regulasi Pro Rakyat

Biasanya, kata Gunasih, dari hasil fasilitasi tersebut akan ada sejumlah perubahan. Apabila tujuh raperda disetujui kemarin, maka akan kemungkinan merubah kembali. “Nunggu hasil fasilitasi. Harusnya bulan ini. Keterangannya yang empat dibahas tanggal 22 di sana,” katanya.

Karena ditunda, saat rapat paripurna kemarin berjalan cukup singkat. Ketua DPRD Rembang Supadi memimpin beberapa agenda rapat. Senada dengan Gunasih, dalam rapat kemarin Supadi juga menyampaikan bahwa intinya rapat paripurna persetujuan tujuh raperda ini ditunda.

Rapat kemarin dihadiri 31 orang. Rapat dibuka pukul 15.18 menit. Ada tiga raperda yang sudah keluar hasil fasilitasinya. “Sehubungan DPRD belum menerima surat dari Pemerintah Provinsi, maka disepakati pelaksanaan rapat paripurna membahas tujuh raperda untuk ditunda pelaksanaannya,” katanya. Para hadirin pun menyetujui. Dan, rapat pun ditutup pukul 15.20.






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/