REMBANG – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang menemukan 1.500 data ganda dari proses penyaluran bantuan tunai sebagai pengganti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bermasalah. Temuan ini, tersebar di sembilan kecamatan mulai, Kaliori, Sumber, Sulang, Bulu, Gunem, Pamotan, Sale, Sedan, dan Sarang.
Atas temuan tersebut, sesuai surat pemberitahuan nomor 460/056, berdasarkan rakor pendistribusian BPNT (BPNT) hari Jumat (14/1) di ruang Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Rembang. Kepala desa diinstruksikan mengawal kebijakan tersebut.
Diantaranya, poin pertama penerima BPNT yang terindikasi ganda dengan bantuan BLT DD untuk mengembalikan buku tabungan maupun kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Kedua menahan kartu apabila belum dibagikan.
Ketiga menarik kartu yang sudah dibagikan. Empat dan apabila sudah terjadi transaksi di e-Warong kepada desa agar menarik uang yang diterima oleh KPM untuk dikembalikan atau disetorkan ke Kas Negara.
Pemberitahuan ditandatangani Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Subhan. Tembusan Bupati Rembang (sebagai laporan), camat se-Kabupaten Rembang, e-Warong se-Kabupaten Rembang dan arsip.
Temuan indikasi data ganda KPM memegang tabungan dan KKS itu, membuat sebagian kartu tidak bisa digesek. Gara-garanya PIN terblokir. Temuan itu termonitor Sabtu lalu (15/1).
Informasi dari Dinsos PPKB Rembang. Pada Jumat (14/1), jumlah belum dapat dipastikan. Sebab temuan ini muncul dari usulan komplain pin restart, lantaran banyak e-warong komplain bank pada penyalur.
Pihak bank dihubungi. Kemudian meneruskan informasi lewat Dinsos PPKB. Sampai pukul 24.00 malam memberikan informasi. Baru diketahui pukul 03.30 dini hari. Informasikan terkait persyaratan.
Setelah itu info diteruskan kembali ke paguyuban kepala desa, e-warong, camat hingga pendamping. Di bank penyalur sudah banyak antrean. Kemudian beberapa melaporkan kalau yang terblokir sudah bisa dilakukan transaksi.
”Artinya sudah ditindaklanjuti. Selanjutnya setelah rampung dibuatkan berita acara. Karena hari Senin dijadwalkan pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK),” jelas Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Sosial, Etty Apriliana kepada Jawa Pos Radar Kudus, Sabtu lalu (15/1).
”Sudah saya share semua. Masing-masing yang reset PIN terblokir mulai pukul 08.00 sampai berakhir 12.00 akan dilayani ke CS. Dengan membawa KTP, KKS, dan buku tabungan,” katanya.
Untuk data kependudukan atau sejenisnya dikonfirmasi perbankan harus ke Dindukcapil Kabupaten setempat. Dinsos PPKB terus koordinasikan. Biar sama-sama enak KPM ke e-warong, lalu kades ke KPM berjalan. “Lewat komunikasi diharapkan semua keluhan terpenuhi,” tandasnya.
Sementara, Dinsos PPKB hanya menampung dan menjembatani. “Saya ambil alih. Kasihan anak-anak di lapangan sudah bekerja maksimal. Untuk koordinasi insya allah bisa cepat. Karena komunikasi ke bank maupun kepala desa, paguyuban kades dan camat. Insya’allah informasi cepat tersampaikan,” ungkapnya.
Etty memastikan soal KKS sudah rampung pendistribusian. Ia mengakui setelah dilakukan transaksi ada yang ke blokir. Selanjutnya KPM melakukan transaksi di e-warong. Sebaliknya dari e-warong yang membayar dalam bentuk tunai. Atau menyimpan dulu gesekan untuk mengambil di banknya. Ia kemudian memberikan data total Jumlah Penerima Bantuan Tunai pengganti BPNT yang Bermasalah di Tahun 2021 meliputi:
- Kecamatan Bulu 581 penerima
2. Kecamatan Pamotan 1451 penerima
3. Kecamatan Gunem 756 penerima
4. Kecamatan Pancur 126 penerima
5. Kecamatan Lasem 85 penerima
6. Kecamatan Kaliori 407 penerima
7. Kecamatan Kragan 241 penerima
8. Kecamatan Rembang 735 penerima
9. Kecamatan Sarang 1087 penerima
10. Kecamatan Sluke 65 penerima
11. Kecamatan Sale 1271 penerima
12. Kecamatan Sedan 749 penerima
13. Kecamatan Sumber 601 penerima
14. Kecamatan Sulang 921 penerima
”Untuk aktivasi memang tidak satu per satu. Semua sistem. Jadi setelah dimasukan, di klik di data langsung dari sekian ada yang mental. Kemungkinan Jumat lalu fokus di lapangan. Hari itu harus selesai,” imbuhnya. (noe/khim)
