alexametrics
25.1 C
Kudus
Thursday, May 26, 2022

Tujuh Raperda APBD Rembang segera diputuskan

REMBANG – Tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan segera disetujui. Sementara, untuk APBD 2022 hingga kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang masih belum menerima usulan APBD dari Pemkab Rembang.

Diketahui, tahun ini akan ada tujuh raperda. Dua diantaranya merupakan usulan dari DPRD. Sisanya dari Pemkab Rembang.

Sekretaris DPRD Rembang Drupodo menyampaikan, hari ini akan ada rapat paripurna persetujuan raperda non APBD. Sementara itu, disinggung terkait pembahasan APBD 2022, Drupodo menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menjadwalkan pada tanggal 20 nanti.


Namun hingga kemarin, pihaknya masih belum menerima usulan dari eksekutif. “Kalau jadwal sudah ada. Cuma surat dari sana belum masuk. Kalau di jadwal itu sekitar tanggal 20 an,” jelasnya.

Tahapannya, dari surat Pemkab yang sudah masuk akan dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) untuk penjadwalan RAPBD. “Kalau waktunya sudah. Sudah kami alokasi. Karena belum ada surat jadi belum,” jelasnya.

Baca Juga :  Haul KH Nursalim, Ayah Gus Baha’: Pagi Khataman, Malam Ngaji Jalalain

Beberapa waktu lalu, Pemkab berencana mengusulkan raperda tentang minuman keras (miras). Kemungkinan, regulasi ini akan dibahas tahun depan. Drupodo menjelaskan raperda tentang miras ini sudah dimasukkan dalam program pembentukan perda (propemperda) tahun 2022. “2022. Itu pembahasannya ya di 2022,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, tujuh raperda yang akan diparipurnakan hari ini di antaranya adalah Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang serta Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Selain itu juga ada Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah RBSJ, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dua raperda inisiatif dari DPRD yakni tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan raperda tentang hibah. (ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan segera disetujui. Sementara, untuk APBD 2022 hingga kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang masih belum menerima usulan APBD dari Pemkab Rembang.

Diketahui, tahun ini akan ada tujuh raperda. Dua diantaranya merupakan usulan dari DPRD. Sisanya dari Pemkab Rembang.

Sekretaris DPRD Rembang Drupodo menyampaikan, hari ini akan ada rapat paripurna persetujuan raperda non APBD. Sementara itu, disinggung terkait pembahasan APBD 2022, Drupodo menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menjadwalkan pada tanggal 20 nanti.

Namun hingga kemarin, pihaknya masih belum menerima usulan dari eksekutif. “Kalau jadwal sudah ada. Cuma surat dari sana belum masuk. Kalau di jadwal itu sekitar tanggal 20 an,” jelasnya.

Tahapannya, dari surat Pemkab yang sudah masuk akan dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) untuk penjadwalan RAPBD. “Kalau waktunya sudah. Sudah kami alokasi. Karena belum ada surat jadi belum,” jelasnya.

Baca Juga :  DPRD Rembang Dorong Pembangunan dengan Rancangan Regulasi Pro Rakyat

Beberapa waktu lalu, Pemkab berencana mengusulkan raperda tentang minuman keras (miras). Kemungkinan, regulasi ini akan dibahas tahun depan. Drupodo menjelaskan raperda tentang miras ini sudah dimasukkan dalam program pembentukan perda (propemperda) tahun 2022. “2022. Itu pembahasannya ya di 2022,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, tujuh raperda yang akan diparipurnakan hari ini di antaranya adalah Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang serta Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Selain itu juga ada Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah RBSJ, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dua raperda inisiatif dari DPRD yakni tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan raperda tentang hibah. (ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/