alexametrics
25.7 C
Kudus
Sunday, October 2, 2022

Tanggapi Laporan Pungutan untuk HUT Kemerdekaan RI di Kecamatan Sulang, Ini Kata Bupati

REMBANG – Bupati Rembang Abdul Hafidz menginstruksikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang untuk melakukan klarifikasi terhadap oknum guru di Kecamatan Sulang, yang melaporkan dugaan permintaan sumbangan untuk HUT Kemerdekaan ke Polda Jateng. Permintaan ini untuk meluruskan kabar yang beredar.

Baca Juga : Pemkab Rembang Usulkan Tambah Tunjangan ASN hingga Rp 85,7 Miliar di Tahun 2023

Baru-baru ini penarikan sumbangan untuk Kegiatan Hari Kemerdekaan RI di Kecamatan Sulang di laporkan Polda Jateng. Informasi yang diterima Bupati sumbangan itu hanya Rp 5 ribu. Namun, beredar surat dari kecamatan sumbangan itu nilainya disesuaikan dengan golongan jabatan dari mulai Rp 100 ribu – Rp 250 ribu.


Bupati Rembang Abdul Hafidz saat dikonfirmasi awak media menyampaikan beberapa waktu lalu telah koordinasi dengan pihak Polres atas dasar info dari Polda Jateng. Menurutnya, sepanjang penggunaan melalui pihak ketiga yang menangani atau di luar panitia penyelenggara hal itu tidak masalah.

”Penarikan tingkat kecamatan. Disitu memang ada planning kepala sekolah, guru, pengusaha sekian. Kepala desa ada reng-rengannya. Dan penggunanya sudah dirancang. Sehingga harapannya pendapatan yang dirancang bisa untuk mencukupi kebutuhan yang dirancang juga,” ungkapnya.

Baca Juga :  Gantikan Letkol Donan Wahyu, Dandim Anyar Kodim 0720/Rembang Ternyata Jebolan Kainfolahta Jakarta

Ditanya apakah tidak sampai puluhan atau ratusan ribu. Bupati menekankan tidak sampai. Dan Bupati sendiri tidak tahu motifnya apa. Tiba-tiba ada seorang guru lapor ke Polda. Akhirnya, Polda minta untuk diadakan penyelidikan Polres.

”Camat diundang, klarifikasi. Disampaikan apa adanya. Sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi saya sendiri tidak mengetahui motifnya apa guru itu tidak tahu. Dipastikan tidak pungli,” tandasnya.

Menurut bupati untuk kepentingan meramaikan dan merayakan hari Kemerdekaan. Jadi jauh dari itu. Untuk memenuhi unsur ketaatan pada aturan, dari pihak kepolisian memang sebaiknya yang melaksanakan bukan panitia. Tapi pihak ketiga.

Soal apakah ada upaya pembinaan. Bupati belum tahu motifnya.”Kalau motifnya guru menggagalkan kegiatan patut dicurigai bahwa ini tingkat nasionalismenya sangat rendah. Perlu dibina. Kalau motif yang lain tidak tahu. Kita belum tahu,” katanya.

“Kita serahkan Kepala Dindikpora untuk dipanggil. Supaya ada klarifikasi yang bisa jernihkan suasana dan tidak di politisasi apalagi sampai spekulasi,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Bupati Rembang Abdul Hafidz menginstruksikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang untuk melakukan klarifikasi terhadap oknum guru di Kecamatan Sulang, yang melaporkan dugaan permintaan sumbangan untuk HUT Kemerdekaan ke Polda Jateng. Permintaan ini untuk meluruskan kabar yang beredar.

Baca Juga : Pemkab Rembang Usulkan Tambah Tunjangan ASN hingga Rp 85,7 Miliar di Tahun 2023

Baru-baru ini penarikan sumbangan untuk Kegiatan Hari Kemerdekaan RI di Kecamatan Sulang di laporkan Polda Jateng. Informasi yang diterima Bupati sumbangan itu hanya Rp 5 ribu. Namun, beredar surat dari kecamatan sumbangan itu nilainya disesuaikan dengan golongan jabatan dari mulai Rp 100 ribu – Rp 250 ribu.

Bupati Rembang Abdul Hafidz saat dikonfirmasi awak media menyampaikan beberapa waktu lalu telah koordinasi dengan pihak Polres atas dasar info dari Polda Jateng. Menurutnya, sepanjang penggunaan melalui pihak ketiga yang menangani atau di luar panitia penyelenggara hal itu tidak masalah.

”Penarikan tingkat kecamatan. Disitu memang ada planning kepala sekolah, guru, pengusaha sekian. Kepala desa ada reng-rengannya. Dan penggunanya sudah dirancang. Sehingga harapannya pendapatan yang dirancang bisa untuk mencukupi kebutuhan yang dirancang juga,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kearifan Lokal, Upacara HUT ke-381 Rembang Gunakan Bahasa Jawa, Peserta Pakai Beskap 

Ditanya apakah tidak sampai puluhan atau ratusan ribu. Bupati menekankan tidak sampai. Dan Bupati sendiri tidak tahu motifnya apa. Tiba-tiba ada seorang guru lapor ke Polda. Akhirnya, Polda minta untuk diadakan penyelidikan Polres.

”Camat diundang, klarifikasi. Disampaikan apa adanya. Sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi saya sendiri tidak mengetahui motifnya apa guru itu tidak tahu. Dipastikan tidak pungli,” tandasnya.

Menurut bupati untuk kepentingan meramaikan dan merayakan hari Kemerdekaan. Jadi jauh dari itu. Untuk memenuhi unsur ketaatan pada aturan, dari pihak kepolisian memang sebaiknya yang melaksanakan bukan panitia. Tapi pihak ketiga.

Soal apakah ada upaya pembinaan. Bupati belum tahu motifnya.”Kalau motifnya guru menggagalkan kegiatan patut dicurigai bahwa ini tingkat nasionalismenya sangat rendah. Perlu dibina. Kalau motif yang lain tidak tahu. Kita belum tahu,” katanya.

“Kita serahkan Kepala Dindikpora untuk dipanggil. Supaya ada klarifikasi yang bisa jernihkan suasana dan tidak di politisasi apalagi sampai spekulasi,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru