alexametrics
22.4 C
Kudus
Tuesday, June 28, 2022

Singgah ke Rembang, Kepala BKKBN Apresiasi Capaian Penanganan Stunting

REMBANG – Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo bersama anggota komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengapresiasi kinerja seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Rembang atas prestasi menekan angka stunting. Hal itu disampaikan saat kunjungan di Kota Garam, Minggu (15/5).

Di Rembang, Hasto diterima Bupati Rembang, Abdul Hafidz dan Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ di rumdin bupati. Turut mendampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), Subhan serta Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan rombongan membawa misi peningkatan kualitas SDM. Menurunkan stunting. Serta AKI dan AKB.


”Belajar dari Rembang. Di Rembang stunting dibanding rata-rata nasional lebih rendah. Dibanding rata-rata Provinsi juga sama. Itu angka resmi Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Rembang angkanya 18 persen lebih sedikit. Angka nasional masih 24, 4 persen. Provinsi Jateng 20,4 persen,” jelasnya.

Disampaikan Hasto tertinggi masih ada di posisi NTT 37 sekian persen. Di Indonesia masih ada 7 provinsi yang angkanya diatas 30 persen. Itu yang membuat Indonesia masih warna merah di mata WHO.

Baca Juga :  Tradisi Kupatan Rembang: Pedagang Buka Lapak sebelum Launching

Provinsi besar yang stunting terendah di Jateng. Angka provinsi di Jateng 20,4 persen. Dibandingkan Jabar, Jatim, Banten, Sumatera Utara. Rembang termasuk angkanya bagus. Cita –cita Presiden 2024 diangka 14 persen paling tinggi.

”Optimistis Rembang akan bisa mencapai 14 persen. Optimistis bisa jadi contoh kabupaten lain. Jika melihat bidannya, RS, kader-kader luar biasa. Kompaknya. Gotong royong. Bahu membahu. Untuk mengentaskan stunting,” yakinnya.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz bisa menyimpulkan dari pencerahan kepala BKKBN dan anggota komisi IX Edi untuk menurunkan stunting serta AKI dan AKB. Tidak bisa ditangani satu lembaga. Saling terintegrasi diantara instansi pemerintah maupun dengan kader yang dibentuk ditingkat desa.

”Jadi tidak bisa hanya satu arah, kelompok, secara masif keroyok, ngeroyok untuk bagaimana proses penurunan stunting bisa dilakukan dari berbagai pihak sesuai porsinya masing-masing,” imbuhnya. (noe/ali)

REMBANG – Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo bersama anggota komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengapresiasi kinerja seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Rembang atas prestasi menekan angka stunting. Hal itu disampaikan saat kunjungan di Kota Garam, Minggu (15/5).

Di Rembang, Hasto diterima Bupati Rembang, Abdul Hafidz dan Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ di rumdin bupati. Turut mendampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), Subhan serta Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan rombongan membawa misi peningkatan kualitas SDM. Menurunkan stunting. Serta AKI dan AKB.

”Belajar dari Rembang. Di Rembang stunting dibanding rata-rata nasional lebih rendah. Dibanding rata-rata Provinsi juga sama. Itu angka resmi Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Rembang angkanya 18 persen lebih sedikit. Angka nasional masih 24, 4 persen. Provinsi Jateng 20,4 persen,” jelasnya.

Disampaikan Hasto tertinggi masih ada di posisi NTT 37 sekian persen. Di Indonesia masih ada 7 provinsi yang angkanya diatas 30 persen. Itu yang membuat Indonesia masih warna merah di mata WHO.

Baca Juga :  Jelang Ramadan, Pelaksanaan Tongtongklek di Rembang belum bisa Dipastikan

Provinsi besar yang stunting terendah di Jateng. Angka provinsi di Jateng 20,4 persen. Dibandingkan Jabar, Jatim, Banten, Sumatera Utara. Rembang termasuk angkanya bagus. Cita –cita Presiden 2024 diangka 14 persen paling tinggi.

”Optimistis Rembang akan bisa mencapai 14 persen. Optimistis bisa jadi contoh kabupaten lain. Jika melihat bidannya, RS, kader-kader luar biasa. Kompaknya. Gotong royong. Bahu membahu. Untuk mengentaskan stunting,” yakinnya.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz bisa menyimpulkan dari pencerahan kepala BKKBN dan anggota komisi IX Edi untuk menurunkan stunting serta AKI dan AKB. Tidak bisa ditangani satu lembaga. Saling terintegrasi diantara instansi pemerintah maupun dengan kader yang dibentuk ditingkat desa.

”Jadi tidak bisa hanya satu arah, kelompok, secara masif keroyok, ngeroyok untuk bagaimana proses penurunan stunting bisa dilakukan dari berbagai pihak sesuai porsinya masing-masing,” imbuhnya. (noe/ali)

Most Read

Artikel Terbaru

/