alexametrics
30.8 C
Kudus
Sunday, May 29, 2022

PT AHK Klaim Tak Terlibat Dugaan Korupsi Pelabuhan Sluke di Rembang

REMBANG — PT Amir Hajar Kilsi (AHK) angkat bicara memberikan klarifikasi perihal pemeriksaan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri beberapa waktu lalu. Salah satu investor Pelabuhan Sluke itu mengklaim tak terlibat atas keuangan negara.

Prih Haryanti, Bagian Humas PT AHK menjelaskan, perusahaan berkedudukan sebagai investor di pelabuhan Rembang terminal Sluke. Dalam hal ini melakukan reklamasi di area Pelabuhan Rembang Terminal Sluke.

”Atas izin dan amanat dari kepala daerah setempat,” katanya.


Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, PT AHK menjadi salah satu lokasi penggeledahan Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Dalam surat tugas penggeledahan tersebut, Prih Haryanti menjelaskan, tertulis dugaan tindak pidana korupsi. Sementara, PT AHK digeledah sebagai perusahaan swasta yang berposisi sebagai investor. Saat itu pihaknya kooperatif dan memberikan fasilitas penuh atas kegiatan penggeledahan.

”Karena disebutkan, adanya indikasi merugikan keuangan negara. Swasta, sejak awal pun tidak ada sangkut pautnya dengan keuangan negara. Kalau posisi BUMD, itu memang ranahnya,” imbuhnya.

Baca Juga :  Adik Gus Baha' Jabat Ketua PPP Remban

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Kudus, tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalahgunaan anggaran pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) selaku BUMD untuk kegiatan reklamasi pelabuhan umum Rembang Terminal Sluke pada tahun anggaran 2010.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT AHK Nanda Andriansyah menyampaikan, saat ini proses hukum PT AHK terkait aktivitas reklamasi masih bergulir di Badan Arbitrase Nasional (BANI). Pihaknya mengklaim telah melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian dengan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan pekerjaan Reklamasi Tahap 1 dan Tahap 2.

Sebelum melakukan upaya ke BANI, lanjut Nanda, pihaknya mengaku sudah berusaha menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah serta upaya yang sesuai peraturan perundangan.

”PT AHK mempunyai iktikad baik sebagai Investor untuk menyelesaikan perselisihan dengan PT RBSJ sesuai isi perjanjian kerjasama Investasi yang sudah disepakati diantaranya melalui BANI,” ungkapnya.






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG — PT Amir Hajar Kilsi (AHK) angkat bicara memberikan klarifikasi perihal pemeriksaan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri beberapa waktu lalu. Salah satu investor Pelabuhan Sluke itu mengklaim tak terlibat atas keuangan negara.

Prih Haryanti, Bagian Humas PT AHK menjelaskan, perusahaan berkedudukan sebagai investor di pelabuhan Rembang terminal Sluke. Dalam hal ini melakukan reklamasi di area Pelabuhan Rembang Terminal Sluke.

”Atas izin dan amanat dari kepala daerah setempat,” katanya.

Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, PT AHK menjadi salah satu lokasi penggeledahan Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Dalam surat tugas penggeledahan tersebut, Prih Haryanti menjelaskan, tertulis dugaan tindak pidana korupsi. Sementara, PT AHK digeledah sebagai perusahaan swasta yang berposisi sebagai investor. Saat itu pihaknya kooperatif dan memberikan fasilitas penuh atas kegiatan penggeledahan.

”Karena disebutkan, adanya indikasi merugikan keuangan negara. Swasta, sejak awal pun tidak ada sangkut pautnya dengan keuangan negara. Kalau posisi BUMD, itu memang ranahnya,” imbuhnya.

Baca Juga :  Bupati Rembang Beri Lampu Hijau PTM Sekolah 100 Persen

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Kudus, tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalahgunaan anggaran pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) selaku BUMD untuk kegiatan reklamasi pelabuhan umum Rembang Terminal Sluke pada tahun anggaran 2010.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT AHK Nanda Andriansyah menyampaikan, saat ini proses hukum PT AHK terkait aktivitas reklamasi masih bergulir di Badan Arbitrase Nasional (BANI). Pihaknya mengklaim telah melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian dengan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan pekerjaan Reklamasi Tahap 1 dan Tahap 2.

Sebelum melakukan upaya ke BANI, lanjut Nanda, pihaknya mengaku sudah berusaha menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah serta upaya yang sesuai peraturan perundangan.

”PT AHK mempunyai iktikad baik sebagai Investor untuk menyelesaikan perselisihan dengan PT RBSJ sesuai isi perjanjian kerjasama Investasi yang sudah disepakati diantaranya melalui BANI,” ungkapnya.






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/