alexametrics
25.5 C
Kudus
Saturday, May 21, 2022

Nelayan di Rembang ‘Nganggur’ Dua Bulan, Gubernur Surati Menteri KP

REMBANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dikabarkan telah berkirim surat kepada Menteri Kelautan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono. Hal itu terkait kesulitan pengurusan perizinan kapal yang berdampak mandeknya kegiatan melaut nelayan selama dua bulan. Salah satu isinya meminta kementerian untuk memberikan kelonggaran pada nelayan saat menunggu surat izin melaut.

Kabar ini mengemuka saat digelar audiensi lanjutan di Kabupaten Rembang pada Senin (14/2) di rumah dinas bupati sekira pukul 10.00. Audiensi dihadiri oleh Kadin DKP Provinsi Fendiawan Tiskiantoro dan  Bupati Rembang Abdul Hafidz.

Mendampingi secara langsung kepala DKP Kabupaten Rembang Moch Sofyan Cholid. Hadir juga perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) serta perwakilan nelayan. Demikian keputusan itu belum turun dari pusat.


Kepala DKP Kabupaten Rembang, Moch Sofyan Cholid saat dikonfirmasi membenarkan adanya audiensi lanjutan di kabupaten setempat. Diawali beberapa audiensi. Di daerah hari Kamis (10/2) di ruang rapat dinas bupati.

”Hasil dari pertemuan kami koordinasikan dan sampaikan kepala DKP Provinsi. Hasil audiensi respons dari Kadin DKP Provinsi hari Senin (14/2) dan nantinya akan ada tindka lanjut,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, audiensi di Tegal telah muncul surat dari gubernur kepada Menteri KP. Dalam hal ini Gubernur menempatkan diri mewakili dari kabupaten-kabupaten yang berkaitan kesulitan dalam penangkapan ikan dalam perizinan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) belum kelar.

Baca Juga :  Gangguan Jaringan Kena Burung Sebabkan Listrik di Rembang Padam 6 Jam

Karena prosesnya yang panjang. Harus melengkapi persyaratan-persyaratan. Dikhawatirkan terjadi penumpukan kapal di dermaga yang melebihi kapasitas. Bahkan, potensi kebakaran bisa saja terjadi.

”Diharapkan dari surat Gubernur supaya diberi kesempatan kapal cantrang yang berganti jaring tarik berkantong bisa melakukan satu kali penangkapan. Sambil menunggu perizinan bisa keluar,” jelasnya.

Terpisah, belakangan mulai muncul permasalahan baru. SIPI bisa keluar tetapi harus melengkapi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sistem pajak yang dianggap nelayan masih terlalu tinggi. Tetapi, nelayan tidak punya pilihan. Nelayan hanya meminta kelonggaran soal waktu untuk bisa melaut. Karena hubungannya ekonomi. Di samping itu, hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi jumlah stok ikan di unit pengolahan ikan.

Sebagai catatan DKP Rembang mencatat jumlah kapal ukuran lebih dari 30 GT sebanyak 193 kapal. Tetapi, dari sata tersbut ada juga kapal dari Kabupaten Rembang yang masuk di kabupaten setempat. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dikabarkan telah berkirim surat kepada Menteri Kelautan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono. Hal itu terkait kesulitan pengurusan perizinan kapal yang berdampak mandeknya kegiatan melaut nelayan selama dua bulan. Salah satu isinya meminta kementerian untuk memberikan kelonggaran pada nelayan saat menunggu surat izin melaut.

Kabar ini mengemuka saat digelar audiensi lanjutan di Kabupaten Rembang pada Senin (14/2) di rumah dinas bupati sekira pukul 10.00. Audiensi dihadiri oleh Kadin DKP Provinsi Fendiawan Tiskiantoro dan  Bupati Rembang Abdul Hafidz.

Mendampingi secara langsung kepala DKP Kabupaten Rembang Moch Sofyan Cholid. Hadir juga perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) serta perwakilan nelayan. Demikian keputusan itu belum turun dari pusat.

Kepala DKP Kabupaten Rembang, Moch Sofyan Cholid saat dikonfirmasi membenarkan adanya audiensi lanjutan di kabupaten setempat. Diawali beberapa audiensi. Di daerah hari Kamis (10/2) di ruang rapat dinas bupati.

”Hasil dari pertemuan kami koordinasikan dan sampaikan kepala DKP Provinsi. Hasil audiensi respons dari Kadin DKP Provinsi hari Senin (14/2) dan nantinya akan ada tindka lanjut,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, audiensi di Tegal telah muncul surat dari gubernur kepada Menteri KP. Dalam hal ini Gubernur menempatkan diri mewakili dari kabupaten-kabupaten yang berkaitan kesulitan dalam penangkapan ikan dalam perizinan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) belum kelar.

Baca Juga :  Tambahan Belanja Daerah Rembang Naik Rp 19 Miliar

Karena prosesnya yang panjang. Harus melengkapi persyaratan-persyaratan. Dikhawatirkan terjadi penumpukan kapal di dermaga yang melebihi kapasitas. Bahkan, potensi kebakaran bisa saja terjadi.

”Diharapkan dari surat Gubernur supaya diberi kesempatan kapal cantrang yang berganti jaring tarik berkantong bisa melakukan satu kali penangkapan. Sambil menunggu perizinan bisa keluar,” jelasnya.

Terpisah, belakangan mulai muncul permasalahan baru. SIPI bisa keluar tetapi harus melengkapi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sistem pajak yang dianggap nelayan masih terlalu tinggi. Tetapi, nelayan tidak punya pilihan. Nelayan hanya meminta kelonggaran soal waktu untuk bisa melaut. Karena hubungannya ekonomi. Di samping itu, hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi jumlah stok ikan di unit pengolahan ikan.

Sebagai catatan DKP Rembang mencatat jumlah kapal ukuran lebih dari 30 GT sebanyak 193 kapal. Tetapi, dari sata tersbut ada juga kapal dari Kabupaten Rembang yang masuk di kabupaten setempat. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/