alexametrics
29.6 C
Kudus
Saturday, May 14, 2022

Terus Bersolek, Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang Ditambah Breakwater dan Docking

REMBANG – Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung, Rembang, bersolek. Ditambah kolam tambat perahu dan docking kapalnya. Berdasarkan papan pengumuman proyek tertanggal kontrak mulai 28 Maret 2022. Jangka waktunya 240 hari kalender. Konsultan perencananya PT Dharmasraya  Mitra Amerta, konsulntan pengawas PT Duta Bhuana Jaya, serta kontraktor pelaksana PT Catur Karya Bersaudara-PT Mitra Andalan Sakti, KSO.

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Yunus Mintarso mengatakan, penataannya berjenjang atau multy years. Rencana sampai 2024.

”Ini termasuk proyek strategis nasional (PSN). Seperti halnya Kota Pusaka Lasem yang masuk Perpres 79 Tahun 2019. Awalnya rencana dikerjakan pada 2020. Namun, terkendala Covid-19. Akhirnya baru tahun ini. Anggaran langsung dari Bappenas turun ke pemerintah Jateng,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus kemarin.


Sebagai gambaran, Pemprov Jateng punya sejumlah pelabuhan. Satu di pantai selatan dan 10 di Pantura. Dari 10 di Pantura, ada empat yang besar. Yakni di Tegalsari (Tegal), Klidang Lor (Batang), Bajomulyo (Pati), serta Tasikagung di Kabupaten Rembang.

Baca Juga :  Tok! Kepala Puskesmas Pancur Terpilih Sebagai Ketua PMI Rembang 2022-2027
Alat berat sudah didatangkan untuk pembangunan. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Di Jateng sesuai Perda RT/RW Provinsi Nomor 16 Tahun 2019 ada dua pelabuhan perikanan nusantara (PPN). Satu di Pekalongan (UPT KKP). PPP Tasikagung sebenarnya masih PPP, tapi menjadi PPN yang akan dikelola pemprov.

Pemkab Rembang sudah menyerahkan kawasan PPP Tasikagung sesuai amanat UU 23. Bahwa pengelolaan PPP harus provinsi. Sudah diserahkan. Tepatnya pada 2 November 2020. Total luasnya 10 hektare.

Terkait wilayah kerja daratan dan wilayah operasional daratan, Bupati Rembang Abdul Hafidz sudah memberikan rekomendasi. Pada 6 Mei 2021 sesuai dengan RT/RW Kabupaten Rembang dan wilayah kerja serta operasional perairan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Nantinya di Pelabuhan itu, selain ada breakwater sepanjang 350 meter juga ada docking kapal seluas 1 hektare, dan jalan selebar 6 meter. Nanti juga bisa berkolaborasi dengan rencana pengembangan Taman Kartini. Sekaligus untuk mendukung wisata. Sesuai konsep pelabuhan yang berwawasan lingkungan serta ke depan akan dibangun sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL). (noe/lin)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung, Rembang, bersolek. Ditambah kolam tambat perahu dan docking kapalnya. Berdasarkan papan pengumuman proyek tertanggal kontrak mulai 28 Maret 2022. Jangka waktunya 240 hari kalender. Konsultan perencananya PT Dharmasraya  Mitra Amerta, konsulntan pengawas PT Duta Bhuana Jaya, serta kontraktor pelaksana PT Catur Karya Bersaudara-PT Mitra Andalan Sakti, KSO.

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Yunus Mintarso mengatakan, penataannya berjenjang atau multy years. Rencana sampai 2024.

”Ini termasuk proyek strategis nasional (PSN). Seperti halnya Kota Pusaka Lasem yang masuk Perpres 79 Tahun 2019. Awalnya rencana dikerjakan pada 2020. Namun, terkendala Covid-19. Akhirnya baru tahun ini. Anggaran langsung dari Bappenas turun ke pemerintah Jateng,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus kemarin.

Sebagai gambaran, Pemprov Jateng punya sejumlah pelabuhan. Satu di pantai selatan dan 10 di Pantura. Dari 10 di Pantura, ada empat yang besar. Yakni di Tegalsari (Tegal), Klidang Lor (Batang), Bajomulyo (Pati), serta Tasikagung di Kabupaten Rembang.

Baca Juga :  Terendus Prostitusi Online, Petugas Pergoki Pasangan SMA di Hotel
Alat berat sudah didatangkan untuk pembangunan. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Di Jateng sesuai Perda RT/RW Provinsi Nomor 16 Tahun 2019 ada dua pelabuhan perikanan nusantara (PPN). Satu di Pekalongan (UPT KKP). PPP Tasikagung sebenarnya masih PPP, tapi menjadi PPN yang akan dikelola pemprov.

Pemkab Rembang sudah menyerahkan kawasan PPP Tasikagung sesuai amanat UU 23. Bahwa pengelolaan PPP harus provinsi. Sudah diserahkan. Tepatnya pada 2 November 2020. Total luasnya 10 hektare.

Terkait wilayah kerja daratan dan wilayah operasional daratan, Bupati Rembang Abdul Hafidz sudah memberikan rekomendasi. Pada 6 Mei 2021 sesuai dengan RT/RW Kabupaten Rembang dan wilayah kerja serta operasional perairan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Nantinya di Pelabuhan itu, selain ada breakwater sepanjang 350 meter juga ada docking kapal seluas 1 hektare, dan jalan selebar 6 meter. Nanti juga bisa berkolaborasi dengan rencana pengembangan Taman Kartini. Sekaligus untuk mendukung wisata. Sesuai konsep pelabuhan yang berwawasan lingkungan serta ke depan akan dibangun sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL). (noe/lin)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/