REMBANG – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rembang diberi rapor distempel merah oleh Fraksi Demokrat Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebab, kinerja dalam pembangunan fisik dianggap tak maksimal.
Hal ini disampaikan Gunasih dari Fraksi Demokrat Hanura saat rapat paripurna belum lama ini. Ia menilai kinerja OPD yang lamban. Selain itu, dia juga memberikan catatan kegiatan fisik saat proses perencanaan dan pelaksanaan.
Sebelumnya, di Rembang sendiri sempat ada proyek gagal deadline. Yakni pembangunan Jembatan Lingkar Sarang. Hingga deadline pekerjaan berakhir, progres pembangunan baru sekitar 5,6 persen. Dan, saat ini pun telah dilakukan putus kontrak.
Menanggapi sebutan rapor merah tersebut, Bupati Rembang Abdul Hafidz meminta agar dimaklumi. Kedepan pihaknya akan memberikan teguran kepada instansi terkait.
“Agar bersungguh sungguh memilih penyedia barang dan jasa,” katanya.
Pihanya menegaskan dalam proses pemilihan penyedia jasa tidak ada intervensi. Sehingga, apabila ada penyedia jasa yang dianggap memenuhi persyaratan maka harus dimenangkan.
“Ternyata setelah berjalan memang ada yang kurang baik. Kami tidak bisa buat apa-apa. Karena dalam proses ini mereka memenuhi persyaratan teknisnya,” jelasnya.
Hafidz menegaskan akan tetap memberikan evaluasi. Meski demikian, ia melanjutkan, pada 16 November kemarin BPS merilis ada kemajuan semua sektor di Rembang.”Ini bukti konkret bahwa kami sungguh- sungguh,” ujarnya.
Hafidz mengklaim, ada kenaikan angka dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan pengangguran. Pengangguran yang sebelumnya 4,8 sekarang diklaim turun menjadi 3,6.
“Kalau rapor merah ya silahkan saja, wong rapor saja. Perkapita kami naik, pertumbuhan ekonomi di atas nasional dan provinsi. Kalau mau direpotin merah ya silahkan saja,” ujarnya. (vah/ali)
