alexametrics
30.6 C
Kudus
Tuesday, May 17, 2022

16 Ribu KPM Bermasalah, DinsosPPKB Salurkan Bantuan Secara Tunai

REMBANG – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DinsosPPKB) Rembang langsung tancap gas melakukan penyaluran monev Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara tunai, pada Rabu (12/1). Ada 16 ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih trouble mengurus pencairan. Tersebar di 9 kecamatan.

Jawa Pos Radar Kudus mendapatkan informasi update. Tim langsung turun kelapangan, menindaklanjuti arahan Kemensos. Ada 9 kecamatan di Kaliori, Sumber, Sulang, Bulu, Gunem, Pamotan, Sale, Sedan dan Sarang.

”Untuk titik-titik memang yang ada terkendala di Kecamatan Gunem. Dari 600 KPM, baru datang sekira 50 KPM. Karena ada double BLT DD. Rata-rata dikecamatan lain juga sama,” keterangan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Sosial, Etty Apriliana.


Lanjut Etty menyampaikan instruksi Kemensos memang harus dicairkan. Tapi dibawah punya dua Kementrian, yakni Kemensos dan Kementrian Desa. Ada Permen yang mengatur bahwa anggaran dari APBN harusnya satu.

Di pemeriksaan diperbolehkan satu penerima. Jadi sudah disikapi untuk yang double dengan itu kalau bisa dibuatkan surat pernyataan kalau tidak diambil. Kalau sudah diambil membuat surat pernyataan mandiri. Bahwa sudah mendapatkan BLT DD dari desa. Supaya jelas.

Ternyata dalam monev dilapangan juga ada yang masih menawar. Bahwa itu akan diberikan dalam bentuk sembako. Kembali ditegaskan kembali bahwa instruksi dari Kemensos harus tunai.

”Untuk 16 ribu KPM yang mengalami trouble harus diberikan tunai. Dan harus seselai hari Jumat (14/1). Tadi kita gas pol. Untuk hari ini tabungan dan kartu keluarga sejahtera (KKS) untuk diserahkan kepada KPM,” katanya.

Baca Juga :  Antisipasi Keluhan, Distributor Pupuk di Rembang Dikumpulkan

Pihaknya menerangkan detail alur distribusinya. Setelah tabungan dan kartu diserahkan, KPM datang di e-warung untuk menggesek. Karena masing-masing e-warung likuiditas untuk fast money (uang cepat) berbeda, jadi dimohon setelah menggesek segera mengambil uang.

Karena bukan PKH. Sistem di bank beda. Jadi harus digesek dahulu, saldo masuk di e-warung. Baru e-warung mencairkan ke BNI. Karena tunai, untuk KPM bersabar sebab butuh proses.

”Setelah gesek ditunggu dulu. Nanti tetap dibayarkan sesuai 6 bulan. Dikalikan Rp 200 ribu. Yang akan diterima oleh masing-masing KPM” keteranganya.

Dalam monev tersebut juga diinstruksikan tidak boleh memungut sepeserpun dari KPM! Itu sudah menjadi komitmen Kemensos yang bekerjasama dengan Bareskrim. Jadi dipantau sampai sedemikian rupa. Manfaat tersebut benar-benar diterima oleh KPM.

”Sementara hanya permasalahan itu. Mungkin e-warung juga menawar. Pokoknya instrusinya tidak boleh! Untuk saat ini Rp 16 ribu harus tunai. Tidak boleh dalih ini, disiapkan dengan sembako,” penekananya.

Tim dan petugas patut diapresiasi. Mereka langsung gas pol penerimaan buku tabungan dan KKS-nya. Setelah itu menggesek dahulu. Kalau memang ada ditalangi dahulu. Namun kalau belum ditampung dahulu.

”Kita sudah buat koordinasi dengan tim di bawah. Setiap permasalahan dibawah sudah kita tindaklanjuti. Insya allah lancar. Pangestunipun mawon,” tutupnya. (noe/khim)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DinsosPPKB) Rembang langsung tancap gas melakukan penyaluran monev Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara tunai, pada Rabu (12/1). Ada 16 ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih trouble mengurus pencairan. Tersebar di 9 kecamatan.

Jawa Pos Radar Kudus mendapatkan informasi update. Tim langsung turun kelapangan, menindaklanjuti arahan Kemensos. Ada 9 kecamatan di Kaliori, Sumber, Sulang, Bulu, Gunem, Pamotan, Sale, Sedan dan Sarang.

”Untuk titik-titik memang yang ada terkendala di Kecamatan Gunem. Dari 600 KPM, baru datang sekira 50 KPM. Karena ada double BLT DD. Rata-rata dikecamatan lain juga sama,” keterangan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Sosial, Etty Apriliana.

Lanjut Etty menyampaikan instruksi Kemensos memang harus dicairkan. Tapi dibawah punya dua Kementrian, yakni Kemensos dan Kementrian Desa. Ada Permen yang mengatur bahwa anggaran dari APBN harusnya satu.

Di pemeriksaan diperbolehkan satu penerima. Jadi sudah disikapi untuk yang double dengan itu kalau bisa dibuatkan surat pernyataan kalau tidak diambil. Kalau sudah diambil membuat surat pernyataan mandiri. Bahwa sudah mendapatkan BLT DD dari desa. Supaya jelas.

Ternyata dalam monev dilapangan juga ada yang masih menawar. Bahwa itu akan diberikan dalam bentuk sembako. Kembali ditegaskan kembali bahwa instruksi dari Kemensos harus tunai.

”Untuk 16 ribu KPM yang mengalami trouble harus diberikan tunai. Dan harus seselai hari Jumat (14/1). Tadi kita gas pol. Untuk hari ini tabungan dan kartu keluarga sejahtera (KKS) untuk diserahkan kepada KPM,” katanya.

Baca Juga :  Perizinan Kapal di Rembang Dibatasi, Dewan Sidak Kantor Pelabuhan

Pihaknya menerangkan detail alur distribusinya. Setelah tabungan dan kartu diserahkan, KPM datang di e-warung untuk menggesek. Karena masing-masing e-warung likuiditas untuk fast money (uang cepat) berbeda, jadi dimohon setelah menggesek segera mengambil uang.

Karena bukan PKH. Sistem di bank beda. Jadi harus digesek dahulu, saldo masuk di e-warung. Baru e-warung mencairkan ke BNI. Karena tunai, untuk KPM bersabar sebab butuh proses.

”Setelah gesek ditunggu dulu. Nanti tetap dibayarkan sesuai 6 bulan. Dikalikan Rp 200 ribu. Yang akan diterima oleh masing-masing KPM” keteranganya.

Dalam monev tersebut juga diinstruksikan tidak boleh memungut sepeserpun dari KPM! Itu sudah menjadi komitmen Kemensos yang bekerjasama dengan Bareskrim. Jadi dipantau sampai sedemikian rupa. Manfaat tersebut benar-benar diterima oleh KPM.

”Sementara hanya permasalahan itu. Mungkin e-warung juga menawar. Pokoknya instrusinya tidak boleh! Untuk saat ini Rp 16 ribu harus tunai. Tidak boleh dalih ini, disiapkan dengan sembako,” penekananya.

Tim dan petugas patut diapresiasi. Mereka langsung gas pol penerimaan buku tabungan dan KKS-nya. Setelah itu menggesek dahulu. Kalau memang ada ditalangi dahulu. Namun kalau belum ditampung dahulu.

”Kita sudah buat koordinasi dengan tim di bawah. Setiap permasalahan dibawah sudah kita tindaklanjuti. Insya allah lancar. Pangestunipun mawon,” tutupnya. (noe/khim)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/