alexametrics
24.9 C
Kudus
Tuesday, August 2, 2022

Ribuan THL Terancam Digusur, Bupati Rembang Minta Siapkan Konsep

REMBANG – 1.600 THL di Kota Garam terancam digusur. Kalau ini benar berjalan kegaduhan bakalan terjadi. Ini menjadi problem, jika itu digusur dengan peraturan pemerintah (PP). Bisa jadi Kabid tidak punya anak buah. Apalagi staf dibawah.

Problem itu tengah menjadi pembahasan. Jika tahun 2023 pegawai pemerintah dibatasi hanya ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena yang diperbolehkan hanya outsourching.

Bupati Rembang Abdul Hafidz angkat bicara berkaitan birokrasi tersebut. Wacana atau apa belum tahu. Jelas peraturan pemerintah sudah turun. Bahwa tahun depan pegawai pemerintah hanya ASN dan PPPK. Tidak ada yang lain.


”Meskipun belum disosialisasikan. Tetapi sudah keluar. Sehingga nanti menjadi problem daerah,” katanya disela acara Ngopi Gayeng bersama komunitas dan teman media.

Lanjut Bupati Rembang menyampaikan kondisi di daerah. Karena THL 1.600-an. Belum guru GTT angkanya ribuan juga. Kalau pegawai pemerintah dibatasi dua itu sudah. Nanti ada dinas kabid tidak punya anak buah.

Apalagi kasi. Itu kira-kira gambaranya. Menurutnnya Itu problem. Yang diperbolehkan hanya lewat outsourching. Hanya kebersihan, pengamanan, serta sopir. Diluar itu sudah tidak bisa.

“Tahun 2023 harus jalan. Ini problem Pemkab. Itu nasional,” gambaranya.

Baca Juga :  Kecelakaan Truk vs Revo, Seorang Pegawai Ekspedisi di Rembang Tewas

Masih kata Hafidz, Rembang ada 1.600-an THL. Kalau digusur dengan PP sudah banyak kabid tidak punya staf. Apalagi yang lain. Bagainama pelayanan nanti. Terkait itu akan dikoordinasikan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi leading sektor yang bisa mempelopori.

Bagaimana mengatur PP. supaya dibirokrasi tidak terjadi gaduh. Di pelayanan juga tidak terjadi berkurang.

”Nanti monggo, sekda, BKD dan kepala OPD diminta selalu menyiapkan konsep. Agar 2023, dengan PP sudah siap. Itu Pemkab yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemkab Rembang,” penekananya.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023. Penghapusan tenaga honorer diperkirakan berjalan efektif pada November tahun depan.

Penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari PNS dan PPPK.

Penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan ini diberikan waktu hingga 2023. Nantinya, pegawai honorer yang ada saat ini dapat diangkat menjadi PNS dengan melalui proses seleksi CASN. (noe/lin)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – 1.600 THL di Kota Garam terancam digusur. Kalau ini benar berjalan kegaduhan bakalan terjadi. Ini menjadi problem, jika itu digusur dengan peraturan pemerintah (PP). Bisa jadi Kabid tidak punya anak buah. Apalagi staf dibawah.

Problem itu tengah menjadi pembahasan. Jika tahun 2023 pegawai pemerintah dibatasi hanya ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena yang diperbolehkan hanya outsourching.

Bupati Rembang Abdul Hafidz angkat bicara berkaitan birokrasi tersebut. Wacana atau apa belum tahu. Jelas peraturan pemerintah sudah turun. Bahwa tahun depan pegawai pemerintah hanya ASN dan PPPK. Tidak ada yang lain.

”Meskipun belum disosialisasikan. Tetapi sudah keluar. Sehingga nanti menjadi problem daerah,” katanya disela acara Ngopi Gayeng bersama komunitas dan teman media.

Lanjut Bupati Rembang menyampaikan kondisi di daerah. Karena THL 1.600-an. Belum guru GTT angkanya ribuan juga. Kalau pegawai pemerintah dibatasi dua itu sudah. Nanti ada dinas kabid tidak punya anak buah.

Apalagi kasi. Itu kira-kira gambaranya. Menurutnnya Itu problem. Yang diperbolehkan hanya lewat outsourching. Hanya kebersihan, pengamanan, serta sopir. Diluar itu sudah tidak bisa.

“Tahun 2023 harus jalan. Ini problem Pemkab. Itu nasional,” gambaranya.

Baca Juga :  Upaya Genjot Vaksinasi di Rembang, Habis Suntik Langsung Dapat Hadiah

Masih kata Hafidz, Rembang ada 1.600-an THL. Kalau digusur dengan PP sudah banyak kabid tidak punya staf. Apalagi yang lain. Bagainama pelayanan nanti. Terkait itu akan dikoordinasikan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi leading sektor yang bisa mempelopori.

Bagaimana mengatur PP. supaya dibirokrasi tidak terjadi gaduh. Di pelayanan juga tidak terjadi berkurang.

”Nanti monggo, sekda, BKD dan kepala OPD diminta selalu menyiapkan konsep. Agar 2023, dengan PP sudah siap. Itu Pemkab yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemkab Rembang,” penekananya.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023. Penghapusan tenaga honorer diperkirakan berjalan efektif pada November tahun depan.

Penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari PNS dan PPPK.

Penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan ini diberikan waktu hingga 2023. Nantinya, pegawai honorer yang ada saat ini dapat diangkat menjadi PNS dengan melalui proses seleksi CASN. (noe/lin)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/