alexametrics
28.4 C
Kudus
Wednesday, September 28, 2022

Pasangan Mempelai di Rembang Wajib Konseling Tiga Bulan sebelum Menikah, Ini Alasannya

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mewajibkan konseling bagi pasangan sebelum menikah. Selain itu, mereka juga harus tes kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menekan stunting.

Baca Juga :  Satpol PP Rembang Gerebek Empat Pasangan Mesum di Kos dan Temukan Kondom, Ini Lokasinya

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang melaksankan orientasi dan komitmen bersama dalam pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah pada Selasa (9/8). Kegiatan yang dilaksanakan di aula Rumah Dinas Wakil Bupati Rembang ini diikuti jajaran Kantor Urusan Agama (KUA), puskesmas, dan camat se-Kabupaten Rembang.


Pihak-pihak tersebut, telah menandatangani nota komitmen pencegahan stunting dengan sasaran calon pengantin. Sekretaris Dinsos PPKB Rembang Budi Asih menyampaikan, konseling sebelum nikah tidak hanya untuk kesiapan mental. Namun, juga kesehatan reproduksi dan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, konseling akan dilakukan di KUA dan menjadi syarat untuk pendaftaran pernikahan. Calon pengantin akan mendapat konseling tiga bulan sebelum melaksanakan pernikahan. ”Sekarang tidak bisa serta merta begitu mau menikah langsung cepat. Sekarang sudah ada MoU bersama, komitmen bersama bahwa ada konseling tiga bulan sebelum nikah,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemandu Lagu Kafe-Karaoke di Rembang Dites Urine, Begini Hasilnya

Melalui konseling tersebut, diharapkan bisa memberikan pelajaran terkait fiqih, kesiapan mental spiritual, hingga kesehatan reproduksi. Seperti tidak ada lagi penderita anemia pada calon pengantin perempuan yang berpotensi bayi lahir dalam kondisi tidak normal.
”Pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan di puskesmas sesuai catin (calon pengantin) tinggal,” imbuhnya.

Budi Asih menambahkan, di setiap desa memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Selain itu, juga ada Tim Pendamping Keluarga (TPK). Mereka diminta menyosialisasikan kebijakan tentang percepatan penurunan kasus stunting. Termasuk program konseling dan pemeriksaan catin tiga bulan sebelum menikah.

”Misalnya ada tetangga yang mau menikah atau yang mau menggelar hajat nikah diharapkan mereka tahu lebih dulu. Sehingga bisa disosialisasikan, bisa melalui posyandu atau yang lain,” imbuhnya. (vah/lin)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mewajibkan konseling bagi pasangan sebelum menikah. Selain itu, mereka juga harus tes kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menekan stunting.

Baca Juga :  Satpol PP Rembang Gerebek Empat Pasangan Mesum di Kos dan Temukan Kondom, Ini Lokasinya

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang melaksankan orientasi dan komitmen bersama dalam pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah pada Selasa (9/8). Kegiatan yang dilaksanakan di aula Rumah Dinas Wakil Bupati Rembang ini diikuti jajaran Kantor Urusan Agama (KUA), puskesmas, dan camat se-Kabupaten Rembang.

Pihak-pihak tersebut, telah menandatangani nota komitmen pencegahan stunting dengan sasaran calon pengantin. Sekretaris Dinsos PPKB Rembang Budi Asih menyampaikan, konseling sebelum nikah tidak hanya untuk kesiapan mental. Namun, juga kesehatan reproduksi dan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, konseling akan dilakukan di KUA dan menjadi syarat untuk pendaftaran pernikahan. Calon pengantin akan mendapat konseling tiga bulan sebelum melaksanakan pernikahan. ”Sekarang tidak bisa serta merta begitu mau menikah langsung cepat. Sekarang sudah ada MoU bersama, komitmen bersama bahwa ada konseling tiga bulan sebelum nikah,” ujarnya.

Baca Juga :  Perizinan Kapal di Rembang Dibatasi, Dewan Sidak Kantor Pelabuhan

Melalui konseling tersebut, diharapkan bisa memberikan pelajaran terkait fiqih, kesiapan mental spiritual, hingga kesehatan reproduksi. Seperti tidak ada lagi penderita anemia pada calon pengantin perempuan yang berpotensi bayi lahir dalam kondisi tidak normal.
”Pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan di puskesmas sesuai catin (calon pengantin) tinggal,” imbuhnya.

Budi Asih menambahkan, di setiap desa memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Selain itu, juga ada Tim Pendamping Keluarga (TPK). Mereka diminta menyosialisasikan kebijakan tentang percepatan penurunan kasus stunting. Termasuk program konseling dan pemeriksaan catin tiga bulan sebelum menikah.

”Misalnya ada tetangga yang mau menikah atau yang mau menggelar hajat nikah diharapkan mereka tahu lebih dulu. Sehingga bisa disosialisasikan, bisa melalui posyandu atau yang lain,” imbuhnya. (vah/lin)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru