alexametrics
31.5 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

Proyek Mal Publik Rembang Berpotensi Kena Putus Kontrak, Mengapa?

PATI – Penataan Mal Pelayanan Publik (MPP) tak sesuai target. Hingga kemarin progres masih di angka 56 persen. Padahal deadline pekerjaan kurang 11 hari lagi. Potensi putus kontrak dan rekanan masuk daftar blacklist menanti jika proyek tersebut tak rampung. Hal ini terungkap selepas rapat evaluasi pekan ini.

Hadiri dalam rapat tersebut pejabat pembuat komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Inspektorat, pendamping, konsultan. penyedia, dan pengawas, bagian teknik. Sementara direktur penyedia jasa kemarin terpaksa diwakilkan karena izin sakit.

Kemungkinan putus kontrak cukup besar, sebab hasilnya tak sesuai harap. Terkait kewenangan putus kontrak ada di tangan PPKom selaku pengguna anggaran.


PPKom dan pengawas juga mengevaluasi soal penambahan tenaga kerja yang direkomendasi. Tetapi sesuai pantauan ternyata tidak direalisasikan.

Sementara sebelumnya soal keterlambatan proyek mal pulik. Rekanan sebelumnya beralasan jika soal keterlambatan proyek lantaran harus menunggu rangka besi dari pabrikan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agus Salim saat mengamini jika rapat evaluasi penataan MPP telah rampung digelar Senin (7/12). Ia menyebutkan sebelum deadline tanggal 19 Desember mendatang, rencananya masih akan digelar rapat evaluasi lagi.

Baca Juga :  Digelar Serentak di Tahun 2022, Berikut Daftar 42 Desa di Rembang yang akan Gelar Pilkades

“Masih kurang 12 hari sesuai kontrak. Jadwal berakhir 19 Desember 2021, dari start 23 Juli 2021. Kemungkinan masih ada evaluasi terakhir,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus.

Ia mengakui jika persentase yang dilaporkan sekitar 56 persen. Menurutnya jika melihat waktu yang telah ditentukan progres memang belum sesuai yang diharapkan. “Kebetulan kemarin rapat digelar sekira satu jam, lokasinya langsung di penataan MPP,” terangnya.

Pihaknya berharap MPP bisa on the track. Tetapi  harapan memang tak sesuai dengan kenyataan. Padahal, pengawasan terus dilakukan.

”Kita sampaikan publik, kita dari dinas teknis, pendamping, dan pengawas semua yang terlibat. Semuanya menginginkan on the track. Eksekutif selalu mengawasi terus,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

PATI – Penataan Mal Pelayanan Publik (MPP) tak sesuai target. Hingga kemarin progres masih di angka 56 persen. Padahal deadline pekerjaan kurang 11 hari lagi. Potensi putus kontrak dan rekanan masuk daftar blacklist menanti jika proyek tersebut tak rampung. Hal ini terungkap selepas rapat evaluasi pekan ini.

Hadiri dalam rapat tersebut pejabat pembuat komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Inspektorat, pendamping, konsultan. penyedia, dan pengawas, bagian teknik. Sementara direktur penyedia jasa kemarin terpaksa diwakilkan karena izin sakit.

Kemungkinan putus kontrak cukup besar, sebab hasilnya tak sesuai harap. Terkait kewenangan putus kontrak ada di tangan PPKom selaku pengguna anggaran.

PPKom dan pengawas juga mengevaluasi soal penambahan tenaga kerja yang direkomendasi. Tetapi sesuai pantauan ternyata tidak direalisasikan.

Sementara sebelumnya soal keterlambatan proyek mal pulik. Rekanan sebelumnya beralasan jika soal keterlambatan proyek lantaran harus menunggu rangka besi dari pabrikan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agus Salim saat mengamini jika rapat evaluasi penataan MPP telah rampung digelar Senin (7/12). Ia menyebutkan sebelum deadline tanggal 19 Desember mendatang, rencananya masih akan digelar rapat evaluasi lagi.

Baca Juga :  Polisi Bekuk 15 Pelaku Pengeroyokan dan Pembacokan di Rembang saat Takbiran

“Masih kurang 12 hari sesuai kontrak. Jadwal berakhir 19 Desember 2021, dari start 23 Juli 2021. Kemungkinan masih ada evaluasi terakhir,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus.

Ia mengakui jika persentase yang dilaporkan sekitar 56 persen. Menurutnya jika melihat waktu yang telah ditentukan progres memang belum sesuai yang diharapkan. “Kebetulan kemarin rapat digelar sekira satu jam, lokasinya langsung di penataan MPP,” terangnya.

Pihaknya berharap MPP bisa on the track. Tetapi  harapan memang tak sesuai dengan kenyataan. Padahal, pengawasan terus dilakukan.

”Kita sampaikan publik, kita dari dinas teknis, pendamping, dan pengawas semua yang terlibat. Semuanya menginginkan on the track. Eksekutif selalu mengawasi terus,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/