alexametrics
33.3 C
Kudus
Friday, August 12, 2022

Genjot RPJMD, Pemkab Rembang Bikin OPD Anyar

REMBANG – Kabupaten Rembang bakal menambah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) anyar. Dengan adanya dinas baru tersebut, nantinya bakal ada penyesuaian baik pengurangan susunan perangkat daerah. Juga ada perubahan pelimpahan urusan.

Untuk yang anyar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bakal dipecah menjadi dua OPD. Yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinperindagkop dan UKM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker).

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Sekretaris Daerah Rembang Affan Martadi dalam kegiatan implementasi kebijakan strategis pembentukan dinas dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021- 2026 di ruang rapat bupati lantai IV, kemarin (7/12).


Affan mengatakan pembentukan dinas anyar tersebut karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 25 tahun 2021. Di dalamnya Mengamanatkan tentang Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten adalah Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

”Pasal 2 Permendagri nomor 25 tahun 2021 menyebutkan pembentukan DPMPTSP tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya,” ujarnya.

Selain ada penambahan dinas anyar. Nantinya juga ada pengurangan susunan perangkat daerah. Yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soetrasno yang sebelumnya menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri. Nantinya akan menginduk di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rembang.

Diterangkan dalam rapat tersebut  susunan perangkat daerah baru nantinya juga ada perubahan pelimpahan urusan seperti program penanggulangan kebakaran. Semula diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dipindah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Baca Juga :  Jalankan Instruksi AHY, Harmusa-DPC PD Rembang Gelar Vaksinasi Gratis

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Fahrudin menambahkan pelaksanaan perda Bagan Susunan Organisasi (SOTK) dilakukan untuk efektifitas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).”Perda SOTK terkait dinas atau OPD seperti Dinas Naker dan Perizinan jadi satu. Nanti Perindustrian dialihkan Naker,” jelasnya.

Sementara ada sebagian tugas Dinas Perkim dimasukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Lalu dari Satpol yang dulu ada pemadam kebakaran, nanti masuk di BPBD.  “Itu segera. Karena sudah ada Perda segera direalisasi,” ujarnya.

Pihaknya pun akan segara melakukan persiapan SDM, penanggung jawab kegiatan, pembiayaan penganggaran dan sarpras lain yang dibutuhkan.

“Teknis  akan dijalankan tahun ini. Sudah ada pengisian macam-macam. Sudah ada pengisian. Terkait dengan personelnya, tempat kantor, infrastruktur dan penunjang kegiatan dicukupi tahun ini. Nanti di perubahan tetap ada suatu macam penganggaran. Untuk operasional dinas terkait yang baru,” imbuhnya.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengungkapkan perubahan susunan perangkat daerah telah didasarkan pada peraturan presiden dan RPJMD. Selain itu, didasarkan pada Peraturan Presiden dan Visi-Misi Bupati dan RPJMD, tentu berkaitan dengan teknis kelembagaan ini kita mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. “Sehingga perubahan-perubahan ini, mutlak harus kita lakukan,” tuturnya.

Hafidz menambahkan tambahkan pemberlakuan susunan perangkat baru tersebut akan dilakukan pada pertengahan tahun 2022. setelah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Mengingat APBD 2022 sudah ditetapkan oleh DPRD Rembang, sedangkan anggaran di dinas yang baru menginduk di dinas lama,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Kabupaten Rembang bakal menambah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) anyar. Dengan adanya dinas baru tersebut, nantinya bakal ada penyesuaian baik pengurangan susunan perangkat daerah. Juga ada perubahan pelimpahan urusan.

Untuk yang anyar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bakal dipecah menjadi dua OPD. Yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinperindagkop dan UKM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker).

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Sekretaris Daerah Rembang Affan Martadi dalam kegiatan implementasi kebijakan strategis pembentukan dinas dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021- 2026 di ruang rapat bupati lantai IV, kemarin (7/12).

Affan mengatakan pembentukan dinas anyar tersebut karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 25 tahun 2021. Di dalamnya Mengamanatkan tentang Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten adalah Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

”Pasal 2 Permendagri nomor 25 tahun 2021 menyebutkan pembentukan DPMPTSP tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya,” ujarnya.

Selain ada penambahan dinas anyar. Nantinya juga ada pengurangan susunan perangkat daerah. Yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soetrasno yang sebelumnya menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri. Nantinya akan menginduk di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rembang.

Diterangkan dalam rapat tersebut  susunan perangkat daerah baru nantinya juga ada perubahan pelimpahan urusan seperti program penanggulangan kebakaran. Semula diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dipindah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Baca Juga :  Ratusan Kepala Desa di Rembang Polisikan Penyebar Stiker Pungutan Liar

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Fahrudin menambahkan pelaksanaan perda Bagan Susunan Organisasi (SOTK) dilakukan untuk efektifitas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).”Perda SOTK terkait dinas atau OPD seperti Dinas Naker dan Perizinan jadi satu. Nanti Perindustrian dialihkan Naker,” jelasnya.

Sementara ada sebagian tugas Dinas Perkim dimasukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Lalu dari Satpol yang dulu ada pemadam kebakaran, nanti masuk di BPBD.  “Itu segera. Karena sudah ada Perda segera direalisasi,” ujarnya.

Pihaknya pun akan segara melakukan persiapan SDM, penanggung jawab kegiatan, pembiayaan penganggaran dan sarpras lain yang dibutuhkan.

“Teknis  akan dijalankan tahun ini. Sudah ada pengisian macam-macam. Sudah ada pengisian. Terkait dengan personelnya, tempat kantor, infrastruktur dan penunjang kegiatan dicukupi tahun ini. Nanti di perubahan tetap ada suatu macam penganggaran. Untuk operasional dinas terkait yang baru,” imbuhnya.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengungkapkan perubahan susunan perangkat daerah telah didasarkan pada peraturan presiden dan RPJMD. Selain itu, didasarkan pada Peraturan Presiden dan Visi-Misi Bupati dan RPJMD, tentu berkaitan dengan teknis kelembagaan ini kita mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. “Sehingga perubahan-perubahan ini, mutlak harus kita lakukan,” tuturnya.

Hafidz menambahkan tambahkan pemberlakuan susunan perangkat baru tersebut akan dilakukan pada pertengahan tahun 2022. setelah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Mengingat APBD 2022 sudah ditetapkan oleh DPRD Rembang, sedangkan anggaran di dinas yang baru menginduk di dinas lama,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/