alexametrics
31.9 C
Kudus
Wednesday, May 18, 2022

Berkolaborasi, Dinpermades Rembang Cegah Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

REMBANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang, Kejaksaan dan Polres Rembang berkolaborasi melakukan pencegahan dan penyalahgunaan Dana Desa (DD). Ini dilakukan melalui penyuluhan hukum. Targetnya pencegahan tindak pidana zero korupsi di desa.

Penyuluhan hukum digelar di aula Dinpermades setempat pada Senin (7/2). Dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Rembang, Kasi Datun, Asih Hani. Kepala Unit Idik III Sat Reskrim Polres Rembang, Ipda Widodo Eko Prasetyo, serta unsur Dinpermades.

Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang Slamet Haryanto menyebutkan kemarin penyuluhan hukum telah berlangsung. Pesertanya dari unsur kecamatan, ketua paguyuban kabupaten, kecamatan ditambah perwakilan masing-masing. Pendamping desa, tenaga ahli, juga ada dari DPUTaru.


”Targetnya agar pengelolaan APBDes di tahun 2022, baik yang bersumber dana desa, ADD, bagi hasil dan bantuan keuangan profinsi, kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku,” ujarnya.

Prinsip saling mengingatkan terus agar pelaksanaan APBDes betul-betul dilaksanakan. Dari perencanaan, pelaksaan, ketatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban betul-betul dilaksanakan sesuai UU berlaku.

”Ada sesi tanya jawab terkait bagaimana supaya pelakasan APBDes tidak bermasalah. Dijelaskan juga kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.

Baca Juga :  Begini Pengakuan Penyelenggara Pesta Ultah Sexy Dancer di Rembang

Ditambahkan Slamet mudah-mudahan dimulai awal tahun anggaran. Bisa ditindaklanjuti masing-masing kecamatan. Untuk pembinaan. Pendampingan penggunaan. Supaya pemerintah desa berjalan sesuai aturan yang berlaku.

”Terutama pengelolaan keuangan. Supaya tidak disalahgunakan. Bermanfaat kepada masyarakat,” imbuhnya.

Kejari Rembang, Syahrul Juaksha Subuki melalui Kasi Datun, Asih Hani menyampaikan secara teknis disampaikan Dinpermades. Untuk Kejaksaan sendiri ada fungsi pendampingan. Untuk OPD terkait karena belu ada MoU minta secara kedudukan hukum dipersiapkan, baru ditindaklanjuti.

”Harapan Kejaksaan untuk pelaksanaan dari bantuan keuangan Pemprov ke Pemdes sesuai dengan peraturan perundangan yang ada,” ujarnya.

Ditambahkan Asih Kejaksaan memberikan pendampingan bantuan hukum. Dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Kejaksaan lebih melakukan pendampingan, untuk tujuan pencegahan zero tindak pidana korupsi.

Kepala Unit Idik III Sat Reskrim Polres Rembang, Ipda Widodo Eko Prasetyo menekankan intinya laksanakan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku.

” Jangan ada pemotongan anggaran. Laksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang, Kejaksaan dan Polres Rembang berkolaborasi melakukan pencegahan dan penyalahgunaan Dana Desa (DD). Ini dilakukan melalui penyuluhan hukum. Targetnya pencegahan tindak pidana zero korupsi di desa.

Penyuluhan hukum digelar di aula Dinpermades setempat pada Senin (7/2). Dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Rembang, Kasi Datun, Asih Hani. Kepala Unit Idik III Sat Reskrim Polres Rembang, Ipda Widodo Eko Prasetyo, serta unsur Dinpermades.

Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang Slamet Haryanto menyebutkan kemarin penyuluhan hukum telah berlangsung. Pesertanya dari unsur kecamatan, ketua paguyuban kabupaten, kecamatan ditambah perwakilan masing-masing. Pendamping desa, tenaga ahli, juga ada dari DPUTaru.

”Targetnya agar pengelolaan APBDes di tahun 2022, baik yang bersumber dana desa, ADD, bagi hasil dan bantuan keuangan profinsi, kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku,” ujarnya.

Prinsip saling mengingatkan terus agar pelaksanaan APBDes betul-betul dilaksanakan. Dari perencanaan, pelaksaan, ketatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban betul-betul dilaksanakan sesuai UU berlaku.

”Ada sesi tanya jawab terkait bagaimana supaya pelakasan APBDes tidak bermasalah. Dijelaskan juga kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.

Baca Juga :  Tok! 67 Ribu KK di Rembang bakal Terima Bantuan Tunai Minyak Goreng

Ditambahkan Slamet mudah-mudahan dimulai awal tahun anggaran. Bisa ditindaklanjuti masing-masing kecamatan. Untuk pembinaan. Pendampingan penggunaan. Supaya pemerintah desa berjalan sesuai aturan yang berlaku.

”Terutama pengelolaan keuangan. Supaya tidak disalahgunakan. Bermanfaat kepada masyarakat,” imbuhnya.

Kejari Rembang, Syahrul Juaksha Subuki melalui Kasi Datun, Asih Hani menyampaikan secara teknis disampaikan Dinpermades. Untuk Kejaksaan sendiri ada fungsi pendampingan. Untuk OPD terkait karena belu ada MoU minta secara kedudukan hukum dipersiapkan, baru ditindaklanjuti.

”Harapan Kejaksaan untuk pelaksanaan dari bantuan keuangan Pemprov ke Pemdes sesuai dengan peraturan perundangan yang ada,” ujarnya.

Ditambahkan Asih Kejaksaan memberikan pendampingan bantuan hukum. Dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Kejaksaan lebih melakukan pendampingan, untuk tujuan pencegahan zero tindak pidana korupsi.

Kepala Unit Idik III Sat Reskrim Polres Rembang, Ipda Widodo Eko Prasetyo menekankan intinya laksanakan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku.

” Jangan ada pemotongan anggaran. Laksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” imbuhnya. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/