alexametrics
30.7 C
Kudus
Wednesday, July 6, 2022

Izin Tak Jelas, Pendirian Pabrik di Rembang Disoal

REMBANG – Izin pendirian pabrik baru di Rembang disoal dalam forum audiensi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang. Tak hanya itu, upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) dari bakal industri padat karya itu dinilai belum jelas.

Kemarin jajaran DPRD menggelar forum audiensi bersama organisasi masyarakat yang mempersoalkan itu. Selain itu, juga dihadiri pihak perusahaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Tuntutan yang disampaikan di antaranya, adanya dugaan bahwa perizinan perusahaan yang bersangkutan masih belum ada izin UKL UPL. Selain itu, juga persoalan rekrutmen. Diharapkan ke depan ada serapan tenaga kerja lokal. Dan, kejelasan itu dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang dan pihak perusahaan.


Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan menyampaikan, dalam audiensi kemarin ada tiga item yang disampaikan. Yakni terkait perusahaan izin lingkungan AMDAL dan UKL UPL selain itu juga terkait recruitment tenaga kerja. “Harapannya ada MOU paling tidak mengupayakan prioritas dan tenaga lokal. Kemudian statusnya apa ini, kontrak outsourcing,” jelasnya.

Baca Juga :  Duh! Harga Cabai di Pasar Rembang Tembus Rp 90 Ribu/Kg, Begini Masalahnya

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Budiono menyampaikan, pabrik tersebut nantinya akan menjadi industri alas kaki. Kegiatan ini merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan skala industri besar. Lokasinya berada di dua desa Jatiledok dan Jeruk. Pihaknya menambahkan saat ini perusahaan sudah mengantongi izin lokasi.”Dia sudah memiliki izin prinsip. Atau izin lokasi,” ujarnya.

Artinya, lanjut Budiono, saat ini pabrik tersebut sudah berada di lokasi yang memang diperuntukkan untuk industri. Yang berdiri di atas tanah seluas sekitar lima hektare.

Izin prinsip diterima pada tanggal 25 September 2020 lalu. Setelah itu telah terbit rekomendasi UKL UPL. “Ini (UKL UPL) wilayahnya DLH (Dinas Lingkungan Hidup). DPMPTSP terkait dengan administratif. Persetujuan yang kami terbitkan berdasarkan persetujuan OPD Teknis,” jelasnya. (ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Izin pendirian pabrik baru di Rembang disoal dalam forum audiensi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang. Tak hanya itu, upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) dari bakal industri padat karya itu dinilai belum jelas.

Kemarin jajaran DPRD menggelar forum audiensi bersama organisasi masyarakat yang mempersoalkan itu. Selain itu, juga dihadiri pihak perusahaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Tuntutan yang disampaikan di antaranya, adanya dugaan bahwa perizinan perusahaan yang bersangkutan masih belum ada izin UKL UPL. Selain itu, juga persoalan rekrutmen. Diharapkan ke depan ada serapan tenaga kerja lokal. Dan, kejelasan itu dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang dan pihak perusahaan.

Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan menyampaikan, dalam audiensi kemarin ada tiga item yang disampaikan. Yakni terkait perusahaan izin lingkungan AMDAL dan UKL UPL selain itu juga terkait recruitment tenaga kerja. “Harapannya ada MOU paling tidak mengupayakan prioritas dan tenaga lokal. Kemudian statusnya apa ini, kontrak outsourcing,” jelasnya.

Baca Juga :  Molor, Perbaikan Sumur Gas di Kecamatan Sumber Tak Sesuai Deadline

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Budiono menyampaikan, pabrik tersebut nantinya akan menjadi industri alas kaki. Kegiatan ini merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan skala industri besar. Lokasinya berada di dua desa Jatiledok dan Jeruk. Pihaknya menambahkan saat ini perusahaan sudah mengantongi izin lokasi.”Dia sudah memiliki izin prinsip. Atau izin lokasi,” ujarnya.

Artinya, lanjut Budiono, saat ini pabrik tersebut sudah berada di lokasi yang memang diperuntukkan untuk industri. Yang berdiri di atas tanah seluas sekitar lima hektare.

Izin prinsip diterima pada tanggal 25 September 2020 lalu. Setelah itu telah terbit rekomendasi UKL UPL. “Ini (UKL UPL) wilayahnya DLH (Dinas Lingkungan Hidup). DPMPTSP terkait dengan administratif. Persetujuan yang kami terbitkan berdasarkan persetujuan OPD Teknis,” jelasnya. (ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/