alexametrics
27.2 C
Kudus
Thursday, August 4, 2022

Proyek Jalan Lingkar Rembang Terancam Ditunda, Ini Alasannya

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berencana menunda pembangunan Jalan Lingkar. Sebagai alternatif solusi, pembangunan kembali diusulkan setelah 2024.

Diantara yang menjadikan pertimbangan atas rencana penundaan ini adalah adanya perubahan kebutuhan lahan. Sebelumnya Pemkab mengusulkan 20 meter. Ternyata, dari pemerintah pusat menghendaki 40 meter. Artinya, penganggaran yang direncanakan diperkirakan membengkak dua kali lipat dari yang sebelumnya dianggarkan Rp 100 miliar untuk pembebasan lahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru) Rembang melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Nugroho menyampaikan, terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, mulai tahap perencanaan sampai nanti selesai setidaknya membutuhkan waktu dua tahun.


“Kalau tahun ini pengadaan tanah, mungkin clear tahun depan. Tahun 2023,” katanya.

Ada dua produk yang dihasilkan dari tahapan perencanaan. Yakni dokumen studi kelayakan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dari situlah terdapat hitungan terkait rencana luasan tanah hingga nilai pembebasan.

Namun, dengan adanya ketentuan penambahan kebutuhan lahan dari 20 meter menjadi 40 meter selain bisa menambah biaya hingga dua kali lipat, selain itu juga memerlukan waktu tambahan.

Baca Juga :  Ini Alasan Gus Umam Maafkan Terdakwa Kasus Stiker Pungli yang Catut Namanya

Pembangunan jalan lingkar ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 79 tahun 2019. “Perpres 79 tahun 2019 itu berakhir 2024. Sedangkan kalau ini Clear di tahun 2023, itu kami masih ragu untuk melanjutkan paket ini,” jelasnya.

Sehingga, saat ini ada kebijakan untuk menunda proyek ini. Nugroho menjelaskan, terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), tidak sertamerta hilang apabila ada penundaan waktu. Pihaknya akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.”Apakah nanti bisa, PSN ini dilanjutkan setelah tahun 2024. Karena dari hasil studi kelayakan, perlunya dibangun jalan lingkar,” ujarnya.

Diantara alasan perlunya pembangunan jalan lingkar, adalah untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Pantura. Selain itu, juga untuk mengamankan area Lasem Kota Pusaka. “Jika nanti disepakati, dokumen perencanaan pengadaan tanah kami masih bisa berlaku sampai 2 tahun ke depan,” jelasnya. (vah/ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berencana menunda pembangunan Jalan Lingkar. Sebagai alternatif solusi, pembangunan kembali diusulkan setelah 2024.

Diantara yang menjadikan pertimbangan atas rencana penundaan ini adalah adanya perubahan kebutuhan lahan. Sebelumnya Pemkab mengusulkan 20 meter. Ternyata, dari pemerintah pusat menghendaki 40 meter. Artinya, penganggaran yang direncanakan diperkirakan membengkak dua kali lipat dari yang sebelumnya dianggarkan Rp 100 miliar untuk pembebasan lahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru) Rembang melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Nugroho menyampaikan, terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, mulai tahap perencanaan sampai nanti selesai setidaknya membutuhkan waktu dua tahun.

“Kalau tahun ini pengadaan tanah, mungkin clear tahun depan. Tahun 2023,” katanya.

Ada dua produk yang dihasilkan dari tahapan perencanaan. Yakni dokumen studi kelayakan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dari situlah terdapat hitungan terkait rencana luasan tanah hingga nilai pembebasan.

Namun, dengan adanya ketentuan penambahan kebutuhan lahan dari 20 meter menjadi 40 meter selain bisa menambah biaya hingga dua kali lipat, selain itu juga memerlukan waktu tambahan.

Baca Juga :  Viral! ODGJ di Rembang Atraksi di Truk Pertamina, Polisi Amankan Pelaku

Pembangunan jalan lingkar ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 79 tahun 2019. “Perpres 79 tahun 2019 itu berakhir 2024. Sedangkan kalau ini Clear di tahun 2023, itu kami masih ragu untuk melanjutkan paket ini,” jelasnya.

Sehingga, saat ini ada kebijakan untuk menunda proyek ini. Nugroho menjelaskan, terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), tidak sertamerta hilang apabila ada penundaan waktu. Pihaknya akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.”Apakah nanti bisa, PSN ini dilanjutkan setelah tahun 2024. Karena dari hasil studi kelayakan, perlunya dibangun jalan lingkar,” ujarnya.

Diantara alasan perlunya pembangunan jalan lingkar, adalah untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Pantura. Selain itu, juga untuk mengamankan area Lasem Kota Pusaka. “Jika nanti disepakati, dokumen perencanaan pengadaan tanah kami masih bisa berlaku sampai 2 tahun ke depan,” jelasnya. (vah/ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/