alexametrics
28.4 C
Kudus
Wednesday, September 28, 2022

Lengkap! Ini Daftar Kekayaan Bupati dan Pejabat di Rembang, Siapa yang Terkaya?

REMBANG – Sekitar 700 lebih pejabat penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Rembang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari data tersebut, diketahui sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Santri memiliki kekayaan miliaran rupiah.

Baca Juga : Parah! Sembilan KwH Meter Lampu di Sulang-Bulu Dicuri, Jalan Rembang-Blora Gelap Gulita

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN Nursalam Wahib menyampaikan, seluruh penyelenggara harus melaporkan LHKPN. Di kabupaten, kata dia, Pemkab mengambil kebijakan ada sejumlah pejabat yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN.


Di Rembang, ada 776 pejabat. Jumlah tersebut meliputi jabatan struktural. ”Sudah semua (melaporkan LHKPN). Hanya durasi waktunya beda-beda. Mulai Januari sampai Maret mereka sudah menyampaikan,” jelasnya.

Sementara, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya yang tidak termasuk dalam pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN, mereka juga diminta untuk menyampaikan LHK ASN. Namun, untuk LHK ASN memiliki prosedur yang berbeda. Mekanisme pengiriman LHKPN melalui BKD, yang selanjutnya terkoneksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara untuk LHK ASN, melalui Inspektorat. ”Pada intinya sama, nanti nyampainya ke sana, KPK juga,” imbuhnya.

Baca Juga :  Gantikan Linda Setyowati, Rudi Hartono Nakhodai PHRI Rembang periode 2022-2027

Dalam penyampaian laporan harus dilakukan secara komplet dan detail. Apabila tidak, akan langsung mendapatkan konfirmasi dari KPK. Dalam prosedur pelaporan, Nursalam Wahib menjelaskan, harus menghitung secara detail tentang harta benda yang dimiliki. Misalnya, sampai menghitung nilai dari jenis kompor gas yang dipakai di rumah.

Adapun rincian kekayaan Bupati dan Pejabat Daerah di Kabupaten Rembang yang dihimpun dari rembangkab.go.id, yakni:

– Bupati Rembang

2021: Proses verifikasi

2020: Rp 3,39 Miliar

– Wakil Bupati Rembang

2021: Rp 424,2 Juta

2020: Rp 488,7 Juta






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Sekitar 700 lebih pejabat penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Rembang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari data tersebut, diketahui sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Santri memiliki kekayaan miliaran rupiah.

Baca Juga : Parah! Sembilan KwH Meter Lampu di Sulang-Bulu Dicuri, Jalan Rembang-Blora Gelap Gulita

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN Nursalam Wahib menyampaikan, seluruh penyelenggara harus melaporkan LHKPN. Di kabupaten, kata dia, Pemkab mengambil kebijakan ada sejumlah pejabat yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN.

Di Rembang, ada 776 pejabat. Jumlah tersebut meliputi jabatan struktural. ”Sudah semua (melaporkan LHKPN). Hanya durasi waktunya beda-beda. Mulai Januari sampai Maret mereka sudah menyampaikan,” jelasnya.

Sementara, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya yang tidak termasuk dalam pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN, mereka juga diminta untuk menyampaikan LHK ASN. Namun, untuk LHK ASN memiliki prosedur yang berbeda. Mekanisme pengiriman LHKPN melalui BKD, yang selanjutnya terkoneksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara untuk LHK ASN, melalui Inspektorat. ”Pada intinya sama, nanti nyampainya ke sana, KPK juga,” imbuhnya.

Baca Juga :  Soal Pemindahan Pasar Rembang, Pedagang: Diperbaiki Boleh, Dipindah Jangan

Dalam penyampaian laporan harus dilakukan secara komplet dan detail. Apabila tidak, akan langsung mendapatkan konfirmasi dari KPK. Dalam prosedur pelaporan, Nursalam Wahib menjelaskan, harus menghitung secara detail tentang harta benda yang dimiliki. Misalnya, sampai menghitung nilai dari jenis kompor gas yang dipakai di rumah.

Adapun rincian kekayaan Bupati dan Pejabat Daerah di Kabupaten Rembang yang dihimpun dari rembangkab.go.id, yakni:

– Bupati Rembang

2021: Proses verifikasi

2020: Rp 3,39 Miliar

– Wakil Bupati Rembang

2021: Rp 424,2 Juta

2020: Rp 488,7 Juta






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru