alexametrics
27.1 C
Kudus
Tuesday, September 27, 2022

Administrasi Dianggap Jadi Kendala Perbaikan Jalan Desa di Rembang, Ini Alasannya

REMBANG – Masalah administrasi dinilai sebagai kendala dalam pembangunan jalan poros antardesa. Hal ini juga mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang melalui Komisi III Puji Santoso menilai, ada beberapa hal yang perlu dicari solusi. Pertama adalah strategi penanganan. Puji menilai hal itu menjadi problem karena ketersediaan alat berat. Sehingga menjadi persoalan yang memengaruhi tingkat kecepatan penanganan. ”14 kecamatan ini banyak yang rusak. Karena sistemnya masih manual ini kan lama,” ujarnya.

Menurutnya perlu ada klasifikasi antara jalan yang rusak berat hingga ringan. Bagi jalan yang rusak ringan, diharapkan bisa ditangani menggunakan sistem hotmik. Sehingga perlu ada mobil khusus yang berpatroli membawa aspal panas.”Ini kan cepat,” ujarnya.


Kedua, lanjut puji, juga soal penataan administrasi. Pihaknya bersama Pemkab Rembang akan memeriksa terkait pertanggungjawaban administrasi. ”Apakah terkait dengan waktu, tenaga dan perencanaannya, nanti kami cek bersama,” jelasnya.

Jika berkaca pada anggaran sebelumnya, Puji menjelaskan, perbaikan jalan poros dianggarkan sekitar Rp 3 miliar. ”Masih (sisa) Rp 1 miliar. Tidak habis, gara-gara administrasinya,” imbuhnya.

Ketiga, menurutnya adalah anggaran. Pemerintah diharapkan bisa responsif terhadap sumber-sumber dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. ”Nanti kami tangani bersama, saling melengkapi,” katanya.

Baca Juga :  Bupati Pastikan Perumahan Puri Mondoteko Rembang Tak Kena Proyek Tol, Ini Alasannya

Disinggung tentang kondisi riil kerusakan di jalan antardesa, ia mengaku belum menerima laporan secara rinci terkait data kerusakan jalan poros antar desa. Hanya saja, Komisi sudah melakukan pengawasan. ”Di dapil saya ada enam titik yang perlu di bangun. Belum lagi untuk dapil yang lain. Wakil bupati hampir tiap hari mendapat pengaduan,” jelasnya.

Terpisah, terkait dengan perbaikan jalan, Pemkab tahun ini akan melakukan perbaikan jalan rusak di 25 titik dengan total Panjang 85 kilometer. Pembangunan jalan berupa pengaspalan, pengecoran hingga pelebaran jalan, salah satunya ruas Jalan Menoro- Kenongo.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan perbaikan jalan rusak yang menjadi kewenangan Pemkab Rembang telah dimulai dengan peningkatan ruas Jalan Menoro-Kenongo. Ruas jalan tersebut akan dilebarkan, dari yang awalnya 4 meter menjadi 5 meter.

”Di ruas jalan Menoro-Kenongo kami mulai pembangunannya, dengan biaya pembangunannya Rp 3,6 miliar. Dengan panjang kurang lebih 3,6 kilometer,” katanya. (vah/ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – Masalah administrasi dinilai sebagai kendala dalam pembangunan jalan poros antardesa. Hal ini juga mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang melalui Komisi III Puji Santoso menilai, ada beberapa hal yang perlu dicari solusi. Pertama adalah strategi penanganan. Puji menilai hal itu menjadi problem karena ketersediaan alat berat. Sehingga menjadi persoalan yang memengaruhi tingkat kecepatan penanganan. ”14 kecamatan ini banyak yang rusak. Karena sistemnya masih manual ini kan lama,” ujarnya.

Menurutnya perlu ada klasifikasi antara jalan yang rusak berat hingga ringan. Bagi jalan yang rusak ringan, diharapkan bisa ditangani menggunakan sistem hotmik. Sehingga perlu ada mobil khusus yang berpatroli membawa aspal panas.”Ini kan cepat,” ujarnya.

Kedua, lanjut puji, juga soal penataan administrasi. Pihaknya bersama Pemkab Rembang akan memeriksa terkait pertanggungjawaban administrasi. ”Apakah terkait dengan waktu, tenaga dan perencanaannya, nanti kami cek bersama,” jelasnya.

Jika berkaca pada anggaran sebelumnya, Puji menjelaskan, perbaikan jalan poros dianggarkan sekitar Rp 3 miliar. ”Masih (sisa) Rp 1 miliar. Tidak habis, gara-gara administrasinya,” imbuhnya.

Ketiga, menurutnya adalah anggaran. Pemerintah diharapkan bisa responsif terhadap sumber-sumber dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. ”Nanti kami tangani bersama, saling melengkapi,” katanya.

Baca Juga :  Empat Delegasi STAI Al Anwar Rembang Sabet Prestasi Tingkat Provinsi

Disinggung tentang kondisi riil kerusakan di jalan antardesa, ia mengaku belum menerima laporan secara rinci terkait data kerusakan jalan poros antar desa. Hanya saja, Komisi sudah melakukan pengawasan. ”Di dapil saya ada enam titik yang perlu di bangun. Belum lagi untuk dapil yang lain. Wakil bupati hampir tiap hari mendapat pengaduan,” jelasnya.

Terpisah, terkait dengan perbaikan jalan, Pemkab tahun ini akan melakukan perbaikan jalan rusak di 25 titik dengan total Panjang 85 kilometer. Pembangunan jalan berupa pengaspalan, pengecoran hingga pelebaran jalan, salah satunya ruas Jalan Menoro- Kenongo.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan perbaikan jalan rusak yang menjadi kewenangan Pemkab Rembang telah dimulai dengan peningkatan ruas Jalan Menoro-Kenongo. Ruas jalan tersebut akan dilebarkan, dari yang awalnya 4 meter menjadi 5 meter.

”Di ruas jalan Menoro-Kenongo kami mulai pembangunannya, dengan biaya pembangunannya Rp 3,6 miliar. Dengan panjang kurang lebih 3,6 kilometer,” katanya. (vah/ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru