alexametrics
24.6 C
Kudus
Tuesday, July 5, 2022

Terkendala Kartu, 1.761 Bantuan Tunai di Rembang Belum Bisa Dicairkan

REMBANG – Distribusi bantuan tunai pengganti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bermasalah di Kabupaten Rembang hingga akhir Januari 2022 belum juga tuntas. Total ada sekitar 1.761 penerima yang belum bisa dicarikan. Kendalanya didominasi karena masalah kartu pencairan yang baru distribusikan bulan Februari ini.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang Etty Apriliana menyebutkan BPNT secara tunai di Rembang belum bisa celar. Dan masih akan dilanjutkan sampai pertengahan Februari 2022. Penuntasan keluarga penerima manfaat (KPM) itu jika mereka melaksanakan transaksi dan sudah menerima secara tunai..

“Petunjuk itu, sesuai hasil zoom meeting dengan Kemensos soal pendistribusian yang belum selesai. Jadi dianggap tuntas jika KPM sudah melakukan transaksi dan menerima tunai. Dari   9.000 ribuan sekian kartu, separuhnya belum ready,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Kudus, Minggu (31/1).


Ia berharap BPNT secara tunai segera tuntas atau selesai. Untuk itu, pihaknya terus gerak cepat untuk mengoordinasikan dan membuat jadwal. Rencana ada 1.761 kartu yang akan didistribusikan. Itu merupakan tahap 2 dan 3 belum tuntas.

Baca Juga :  Kwarcab Pramuka Rembang Kali Pertama Gelar Kegiatan Narakarya

”Masih pekerjaan yang lama. Beberapa kecamatan  Pamotan dan Pancur ada 185, Rembang 176, Kaliori 163, Gunem 167, Sluke 206 dan Kragan 123. Tambahannya di Kecamatan Lasem, Sarang, Sedan dan Sulang,” bebernya.

Sebelumnya seputar distribusi BPNT sama masih menyisakan kendala. Sudah transaksi, tetapi belum bisa cair. Untuk pengurusan ini diberikan tenggang waktu 10 hari atau 25 Januari 2022.

Di lapangan ditemukan sejumlah kendala,  seperti ada nomor induk kependudukan (NIK) KTP tidak terbaca hingga hilang fisiknya. Ada yang sudah mengurus ditolak.  Baik yang sudah transaksi maupun top up belum diaktivasi oleh bank bisa dijadwalkan kembali.

Persentase di setiap kecamatan berbeda. Ada yang 70 persen, rata-rata 60 persen baru terealisasi. Sisanya dijadwalkan kembali. Semula jumlahnya ada 16 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu bertambah lagi 3 ribu KPM.

Penyaluran ini merupakan “nyaur utang” bantuan di tahun 2021 belum tersalurkan atau trouble. Dengan besaran Rp 200 ribu dikalikan 6 bulan. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

REMBANG – Distribusi bantuan tunai pengganti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bermasalah di Kabupaten Rembang hingga akhir Januari 2022 belum juga tuntas. Total ada sekitar 1.761 penerima yang belum bisa dicarikan. Kendalanya didominasi karena masalah kartu pencairan yang baru distribusikan bulan Februari ini.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang Etty Apriliana menyebutkan BPNT secara tunai di Rembang belum bisa celar. Dan masih akan dilanjutkan sampai pertengahan Februari 2022. Penuntasan keluarga penerima manfaat (KPM) itu jika mereka melaksanakan transaksi dan sudah menerima secara tunai..

“Petunjuk itu, sesuai hasil zoom meeting dengan Kemensos soal pendistribusian yang belum selesai. Jadi dianggap tuntas jika KPM sudah melakukan transaksi dan menerima tunai. Dari   9.000 ribuan sekian kartu, separuhnya belum ready,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Kudus, Minggu (31/1).

Ia berharap BPNT secara tunai segera tuntas atau selesai. Untuk itu, pihaknya terus gerak cepat untuk mengoordinasikan dan membuat jadwal. Rencana ada 1.761 kartu yang akan didistribusikan. Itu merupakan tahap 2 dan 3 belum tuntas.

Baca Juga :  BPBD Rembang: Kerugian Sektor Pertanian Akibat Banjir Tembus Rp 1 Miliar

”Masih pekerjaan yang lama. Beberapa kecamatan  Pamotan dan Pancur ada 185, Rembang 176, Kaliori 163, Gunem 167, Sluke 206 dan Kragan 123. Tambahannya di Kecamatan Lasem, Sarang, Sedan dan Sulang,” bebernya.

Sebelumnya seputar distribusi BPNT sama masih menyisakan kendala. Sudah transaksi, tetapi belum bisa cair. Untuk pengurusan ini diberikan tenggang waktu 10 hari atau 25 Januari 2022.

Di lapangan ditemukan sejumlah kendala,  seperti ada nomor induk kependudukan (NIK) KTP tidak terbaca hingga hilang fisiknya. Ada yang sudah mengurus ditolak.  Baik yang sudah transaksi maupun top up belum diaktivasi oleh bank bisa dijadwalkan kembali.

Persentase di setiap kecamatan berbeda. Ada yang 70 persen, rata-rata 60 persen baru terealisasi. Sisanya dijadwalkan kembali. Semula jumlahnya ada 16 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu bertambah lagi 3 ribu KPM.

Penyaluran ini merupakan “nyaur utang” bantuan di tahun 2021 belum tersalurkan atau trouble. Dengan besaran Rp 200 ribu dikalikan 6 bulan. (noe/ali)






Reporter: Wisnu Aji

Most Read

Artikel Terbaru

/