alexametrics
Selasa, 26 Oct 2021
radarkudus
Home > Blora
icon featured
Blora

Korupsi Jual Beli Kios Pasar, Kepala Dindagkop Blora Resmi Ditahan

13 Oktober 2021, 19: 32: 30 WIB | editor : Ali Mustofa

DITAHAN: Sarmidi, kepala Dindagkop dan UMKM Blora, tersangka dugaan jual beli kios pasar Induk Cepu ditahan penyidik Kejari Blora kemarin.

DITAHAN: Sarmidi, kepala Dindagkop dan UMKM Blora, tersangka dugaan jual beli kios pasar Induk Cepu ditahan penyidik Kejari Blora kemarin. (SUBEKAN/RADAR KUDUS)

Share this      

BLORA Sempat batal ditahan karena sakit, Sarmidi, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Blora akhirnya mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Blora bersama kuasa hukumnya kemarin. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas II B Blora. Sarmidi ditahan terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi jual beli kios Pasar Cepu.

Tersangka Sarmidi datang mengenakan peci warna hitam. Datang sekitar pukul 08.30 bersama kuasa hukumnya. Sarmidi keluar dengan mengenakan rompi orange. Selanjutnya langsung masuk mobil dan dibawa ke Rutan Kelas II B Blora.

Sebelumnya, penyidik juga telah menahan Kabid Pasar Dinas Perdagangan Koprasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) Blora Warso dan Mantan Kepala Pasar Cepu, Muhammad Sofaat. Takbir sempat menggema dalam penahanan tersebut. Keduanya saat ini juga sudah dititipkan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.

Baca juga: Optimalisasi E-Spike untuk Peningkatkan Prestasi Bola Voli Grobogan

Kasi Intel Kejaksaan Negeri, Muhammad Adung mengungkapkan, yang bersangkutan datang sekitar jam 08.30. hadir secara sukarela bersama pengacaranya. Penahanan selama 20 hari kedepan. “Saat ini, Kejaksaan Negeri Blora melakukan tahap 2 untuk perkara tindak pidana dugaan pungli Pasar Cepu. Untuk proses selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Pada kesempatan kali ini juga, yang bersangkutan dalam keadaan sehat,” ungkapnya.

Rencananya, pelimpahan akan dilakukan secepatnya. Agar perkara ini lebih cepat selesai. “Secepatnya kita limpahkan. Supaya tidak berlarut-larut. Sehingga penyelesaian untuk perkara ini lebih cepat,” imbuhnya.

Disinggung soal peran tersangka Sarmidi, Adung mengungkapkan dia sebagai Kepala Dindagkop UKM Blora. “Peran dari S selaku Kepala Dinas, lengkapnya nanti kita akan ketahui dalam proses persidangan. Dirinyakan kepala dinas secara formal. Harusnya mengetahui apa yang dilakukan oleh anggotanya di bawahnya,” ungkapnya.

Terkait rencana penetapan tersangka lain, Adung mengatakan prosesnya berdasarkan keterangan dalam persidangan. “Untuk proses yang lain nanti kita berdasarkan keterangan daripada persidangan. Bisa dijadikan bahan untuk tindak lanjut. Apakah ada TSK yang lain atau tidak,” jelasnya. 

Dirinya mengimbau untuk semua yang bertugas di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran. “Untuk teman-teman di dinas sendiri, kita sudah selalu sosialisasikan ke OPD-OPD. Jangan main-main. Bekerja dengan nilai ibadah hingga nanti hasilnya lebih baik. Ayo kita junjung nilai kejujuran. Jangan sampai masyarakat yang sudah menderita jangan kita buat menderita lagi,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejak Jumat, 23 Juli 2021 lalu, Kejaksaan Negeri Blora telah menetapkan Tiga tersangka Kasus Dugaan Pungutan Liar (Pungli) Jual Beli Kios di Pasar Induk Cepu. Ketiganya adalah Sarmidi (Kepala Dindagkop UKM Blora), Warso (Kabid Pasar Dindagkop UKM Blora) dan Muhammad Sofaat (Mantan Kepala Pasar Cepu).

Kejaksaan juga sudah memanggil 39 saksi untuk dimintai keterangan. Mulai pedagang pasar, pejabat UPTD Pasar Wilayah 2 Cepu, Pejabat Dindaqkop dan UMKM, BPPKAD, para Ahli dan lainnya yang berkepentingan.

Dugaan jual beli kios Pasar Cepu mulai terjadi sekitar tanggal 17 Desember 2019 hingga 30 Maret 2020. Dimana, puluhan pedagang ditarik Rp 30 juta hingga Rp 75 juta. Sistemnya, ada uang ada kunci. Cash atau kontan. Tidak boleh dicicil.

Harga kios tersebut juga dipotong biaya kepemilikan los setiap pedagang. Masing-masing los dihargai 10 persen dari harga kios atau sekitar Rp 75 juta. Sehingga apabila pedagang memiliki satu los, dikurangi biaya Rp 7,5 juta.

Atas dugaan pungli tersebut, pada 28 April lalu, Kejaksaan Negeri Blora akhirnya menyita hasil dugaan pungli sebesar Rp 865 juta dari Khas Daerah yang sempat dikembalikan.

Dua tersangka yaitu Warso dan M. Sofaat juga sempat mengajukan upaya praperadilan atas statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pungli jual beli kios di Pasar Induk Cepu. Tapi usaha keduanya kandas. Majelis hakim menolak gugatan pemohon. Sehingga perkara, tetap lanjut. Di mana, dalam putusan hakim, perbuatan melawan hukum dan alat bukti yang dimiliki penyidik sah dalam menetapkan kedua orang sebagai  tersangka.

Saat ini, ketiganya dijerat dengan pasal berlapis. Mulai Pasal 12 huruf E UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20  tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Serta, Pasal 3 Undang-Undang RI  Nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

(ks/him/sub/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya