alexametrics
Selasa, 26 Oct 2021
radarkudus
Home > Kudus
icon featured
Kudus

Tanpa Tiga Wakil DPRD Kudus, APBD Perubahan Bisa Disahkan

12 Oktober 2021, 20: 21: 39 WIB | editor : Saiful Anwar

Tanpa Tiga Wakil DPRD Kudus, APBD Perubahan Bisa Disahkan

KUDUS – Bupati Kudus Hartopo meminta  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mengambil sikap tetap untuk membahas APBD perubahan 2021. Pasalnya pembahasan APBD perubahan untuk kepentingan masyarakat Kudus. Sebab tanpa kehadiran tiga wakil pimpinan DPRD Kudus Sulistyo Utomo, Ilwani, dan Tri Erna S, dalam pemabahasan APBD perubahan tak mempengerahui pengesahan.

“Pengesahan masih bisa berjalan, selagi pak Ketua DPRD Kudus bisa memimpin sekaligus para anggota dewan kuorum saat rapat paripurna APBD perubahan disahkan,” jelas Hartopo.

Melihat urgensi pengesahan APBD perubahahan 2021 ini, kata Hartopo sangatlah penting. Sebab untuk melaksanakan pembamgunan daerah.  Pasalanya untuk kebutuhan belanja pegawai pembayaran outsorcing, guru tidak tetap, dan pembangunan pekerjaan yang sempat menunggak.

Baca juga: Pembangunan Jembatan Temperak di Rembang Dilanjutkan Tahun Depan

“Gajian para outsorcing dari sana juga (APBD perubahan, Red) juga membayar tagihan listrik yang menunggak,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kepada dewan untuk tak bersitegang dalam pembahasan APBD perubahan. Sebab pengesahab APBD perubahan untuk peningkatan  pelayanan masyarakat.

“Saya harapkan temen-temen dewan hal seperti ini tak terjadi, ini untuk kepentingan masyarakat,” harapnya.

Hartopo menyebut, keterlambatan pengiriman dokumen APBD perubahan ini dilatarbelakangi oleh dua hal. Salah satunya kurangnya koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sekaligus adanya mengkaji penggunan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh rokok. Sebelumnya ada sebanyak 71 ribu buruh rokok yang tengah diverifikasi.

Semetara itu Sudjarwo, menyikapi tiga wakil pimpinan  dewan itu yang tak mau membahas rancangan APBD perubahan 2021  tak menyalahkan sikap tersebut. Akan tetapi selaku wakil rakyat diminta mengerti kondisi daerah yang masih menggantungakan APBD perubahan 2021.

“Suatu contoh APBD perubahan untuk membayar outsorsing, BLT buruh rokok, adanya sekolah yang perlu diperbaiki, dan jalan. Tugas DPRD hanya membahas dan mengesahakan, masalah nanti dikembalilan dari provinsi itu bukan ranah dari dewan,” katanya.

Saat ini, kata dia, APBD perubahan masih dibahas di tingkat  Badan anggaran (Banggar). Jika paripurna berjalan dengan lancar, dihadiri oleh ketua DPRD dan anggota dewan kuorum APBD perubahan 2021 bisa disahkan. Terlepas tak dihadiri oleh tiga pimpinan pada rapat paripurna.

“Namanya politik bisa ganjal-mengganjal, di tingkat Banggar lancar tapi saat rapat paripurna diganjal kami tak bisa apa-apa,” katanya.

Politisi Partai Nasdem itu, juga menyayangkan adanya keterlambatan pengiriman dokumen rancangan APBD perubahan oleh eksekutif kepada legislatif. Pihaknya mempertanyakan ada apakah keterlambatan bisa terjadi. 

(ks/mal/gal/ful/JPR)

 TOP
Artikel Lainya