alexametrics
Minggu, 24 Oct 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Pelaku Seni di Rembang Dapat Kelonggaran Manggung Lagi, Ini Syaratnya

16 September 2021, 15: 56: 56 WIB | editor : Ali Mustofa

RINDU BERKESENIAN: Pemain ketoprak Rembang tampil maksimal saat pentas sebelum pandemi.

RINDU BERKESENIAN: Pemain ketoprak Rembang tampil maksimal saat pentas sebelum pandemi. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG – Bupati Rembang Abdul Hafidz segera memberikan kelonggaran pada para pelaku seni untuk manggung.  Syaratnya penonton dibatasi 50 persen dari kapasitas, selain itu, penonton harus sudah vaksin. Sementara untuk regulasi siapa yang akan bertanggungjawab atas pentas itu, pemkab akan segera menyusun regulasi dan melakukan simulasi.

Hal dipaparkan Bupati Rembang Abdul Hafidz saat pembukaan TMMD di rumah Bupati Rembang, Kemarin (15/9). Hafidz melaporkan jika kondisi pandemi Covid-19 di Rembang masuk level II. Dengan dinamik per hari naik turun di bawah 10. “Ini bisa dikatakan terkendali. Kematiannya 10 hari hanya satu. Mulai tanggal 4 sampai 15 September 2021.  Artinya Rembang terkendali. Sudah masuk pada wilayah endemi,” ungkapnya.

Baca juga: Bappenas Survei Abrasi Tiga Kecamatan di Rembang

Kendati masuk kondisi terkendali, Bupati tetap meminta masyarakat patuh dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.  Melalui forum tersebut bupati meminta para kades dan camat  untuk tetap membina masyarakat untuk disiplin prokes.

”Rembang sudah cukup baik. Dari sisi ketentuan level II sudah agak longgar. Seni sudah dibuka meskipun terbatas. Pariwisata sudah dibuka. Begitupun  Salawatan kalau ada di desa sepanjang memenuhi persyaratan tidak ada masalah,” ujarnya.

Soal panggung tontonan-tontonan. Ketoprak, wayang, gambus masih saat ini memang masih talik-ulur. Tetapi dalam waktu dekat ini segara akan dilakukan simulasi. “Jika persyaratan dipenuhi acara pentas kesenian  boleh-boleh saja. Syaratnya yang harus dipenuhi penontonnya harus punya sertifikat vaksin. Minimal satu kali misalnya demikian. Kemudian kapasitasnya dibatasi 50 persen dari kapasitas yang ada. Kalau bisa dipenuhi tidak masalah,” tegasnya.

Soal siapa yang bertanggung jawab. Apakah yang punya hajat, pemain, kepala desa atau camat. Hal itu akan segara dirumuskan bersama-sama.

”Namun dari sisi kebijakan sudah jelas. Bahwa level II yang namanya seni sudah dibolehkan. Sosial kemasyarakatan dengan persyaratan-persyaratan bersama,” imbuhnya.

(ks/noe/ali/top/JPR)

 TOP