alexametrics
Selasa, 26 Oct 2021
radarkudus
Home > Grobogan
icon featured
Grobogan

Bupati Sri Sumarni Sampaikan Raperda APBD Grobogan Tahun 2022

16 September 2021, 15: 31: 15 WIB | editor : Ali Mustofa

BACAKAN JAWABAN: Bupati Sri Sumarni membacakan jawaban atas raperda APBD Kabupaten Grobogan tahun 2022 penyampaian nota Keuangan, kemarin.

BACAKAN JAWABAN: Bupati Sri Sumarni membacakan jawaban atas raperda APBD Kabupaten Grobogan tahun 2022 penyampaian nota Keuangan, kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Share this      

GROBOGAN – DPRD Grobogan mendengarkan tentang jawaban bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Grobogan tahun 2022 penyampaian nota keuangan dalam rapat paripurna kemarin (15/9).

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan, RAPBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2022, dalam proses penyusunannya telah diawali dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan pembahasan Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022. Kemudian pembahasanya dilakukan Badan Anggaran dan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Grobogan.

Teknis penyusunan RAPBD tahun 2022 sedapat mungkin telah menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Agggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2022.  Yaitu sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat,  prinsip penyusunan APBD dan kebijakan penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD hal khusus lainnya.

Baca juga: Pembelajaran Berbasis E-Learning di Masa Pandemi Covid-19

”Untuk penyusunan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah,” kata Sri Sumarni.

Selanjutnya, lanjut Sri Sumarni tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS, tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembahasanya dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

”APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan. Mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah,” ujarnya.

Sri Sumarni memaparkan, rincian Pendapatan dalam RAPBD tahun anggaran 2022. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 332 miliar, Pendapatan Transfer sejumlah Rp 2.1 miliar dan lain Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 144.5 miliar. Kemudian belanja daerah untuk RAPBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2.68 triliun didalamnya termasuk rencana pendanaan dari pinjaman daerah untuk infrastruktur jalan.

Rincianya belanja operasi, sejumlah Rp1.80 triliun, belanja modal sejumlah Rp 429.2 miliar, belanja tidak terduga, sejumlah Rp 20 miliar dan belanja transfer, sejumlah Rp 427.6 miliar. Kemudian untuk pembiayaan daerah diantaranya meliputi penerimaan pembiayaan, sejumlah Rp145 miliar. Yaitu SiLPA sebesar Rp 30 miliar dan Penerimaan pinjaman Rp115 miliar. Kemudian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 43.25 miliar terdiri dari: pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 25 miliar dan penyertaan modal daerah, sejumlah Rp18.25 miliar.

”Untuk pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan, defisit sejumlah Rp.101.75 miliar yang ditutup dari surplus sehingga sisa lebih pembiayaan setelah pembiayaan adalah 0,” terang dia.

”Kami berharap proses pembahasan RAPBD ini sampai dengan penandatanganan kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Grobogan tentang RAPBD tahun anggaran 2022 tidak melewati Bulan Nopember 2021,” tandasnya.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan, APBD merupakan instrumen kebijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana didalamnya memuat rencana keuangan tahunan yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Penyusunan RAPBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 harus berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara Bupati Grobogan dan DPRD Kabupaten Grobogan,” terang dia. 

(ks/mun/him/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya