alexametrics
Minggu, 24 Oct 2021
radarkudus
Home > Jepara
icon featured
Jepara

Bawaslu Jepara Kupas Tuntas Peran Perempuan di Hari Demokrasi

16 September 2021, 14: 44: 12 WIB | editor : Ali Mustofa

DISKUSI: Webinar Pojok Pengawasan Bawaslu Jepara membahas tentang peran perempuan dalam pengembangan demokrasi kemarin.

DISKUSI: Webinar Pojok Pengawasan Bawaslu Jepara membahas tentang peran perempuan dalam pengembangan demokrasi kemarin. (BAWASLU JEPARA FOR RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA - Bawaslu Jepara membedah peran perempuan dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Hal itu dikupas tuntas pada Webinar Pojok Pengawasan Bawaslu bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional kemarin.

Webinar itu diikuti 150 peserta. Menghadirkan pembicara dari Yayasan Perempuan Mandiri Jepara (YPMJ) Murniati dan Siti Malaiha Dewi, akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Hadir juga Anggota Bawaslu Jateng Anik Sholihatun untuk memantik webinar melalui zoom meeting itu.

Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko mengatakan jalannya demokrasi tidak terlepas dari peran perempuan. Partisipasi perempuan sangat dibutuhkan bukan hanya menjadi ibu rumah tangga. Partisipasi itu dapat diimplementasikan menjadi pengawas Pemilu ataupun penyelenggara Pemilu. "Peran perempuan untuk terlibat dalam tahapan demokrasi sangat penting," kata Sujiantoko.

Baca juga: Begal Sadis Depan Balai Kota Semarang Akhirnya Tertangkap

Murniati dalam paparannya menyampaikan Pemilu 2019 jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan selisih 2.390 pemilih. Hal tersebut merupakan potensi bagi perempuan Jepara untuk melangkah khususnya perempuan. Yakni sebagai pengawas partisipatif dalam rangka mendukung eksistensi perempuan di ranah publik seperti yang YPMJ lakukan di Jepara.

Sementara itu Siti Malaiha Dewi menerangkan tentang peran perempuan dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Dalam paparannya ia mengungkap fakta posisi dan reputasi perempuan sebagai peserta dan pascakontestasi. Dalam kaitaanya sebagai peserta kontestasi, Ia menegaskan demokrasi itu bukan hanya milik laki-laki, namun demokrasi tanpa perempuan bukanlah demokrasi.

“Maka dari itu perempuan seharusnya mendapatkan porsi minimal 30 persen di lembaga-lembaga pengambil kebijakan dan lembaga politik,” tandasnya.

(ks/war/top/JPR)

 TOP