alexametrics
Minggu, 24 Oct 2021
radarkudus
Home > Blora
icon featured
Blora

Tata Kelola Dana Desa di Blora Turut Disorot KPK

16 September 2021, 09: 35: 42 WIB | editor : Ali Mustofa

TERIMA TERBUKA: Bupati Arief Rohman dalam agenda pengarahan KPK di Ruang Setda Blora, kemarin.

TERIMA TERBUKA: Bupati Arief Rohman dalam agenda pengarahan KPK di Ruang Setda Blora, kemarin. (SUBEKAN/RADAR KUDUS)

Share this      

BLORA – Ada delapan area intervensi Satgas Pencegahan KPK kaitannya dengan monitoring center for prevention (MCP). Meliputi, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa.

Terkait program penyelamatan keuangan dan aset daerah, di antaranya melalui program sertifikasi aset, penyelesaian aset bermasalah, penertiban fasos dan fasum sebagai aset pemkab, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta penyelesaian piutang pajak dan inovasi daerah. Mengenai sertifikasi tanah, pihaknya memberikan rekomendasi kepada pemkab.

Bupati Arief Rohman berpesan, seluruh perangkat daerah agar dapat mempedomani masukan dan saran yang diberikan KPK. ”Terima kasih arahan dari KPK. Kami siap menjalankan rekomendasi dari KPK, agar Blora menjadi lebih baik,” ucapnya.

Baca juga: Pemprov Jateng Gelar UKM Expo 2021, Buka Jalan Ekspor UKM Furniture

Bupati mengapresiasi adanya sinergi dari KPK yang telah mendorong agar tata kelola pemerintahan di Blora menjadi lebih baik. Untuk manajemen ASN dan lelang jabatan, pemkab akan melakukan secara profesional.

”Lelang jabatan kami sudah kerja sama dengan Mabes Polri. Kami upayakan penataan birokrasi sesuai dengan merit system. Mohon kami terus dibantu dalam penataan ini, agar Blora menjadi lebih baik lagi,” imbuhnya.

(ks/sub/lin/ful/top/JPR)

 TOP