alexametrics
Sabtu, 18 Sep 2021
radarkudus
Home > Kudus
icon featured
Kudus

Pemkab Jepara Pertahankan Puluhan Rumah Adat Bugis di Karimunjawa

15 September 2021, 15: 49: 52 WIB | editor : Ali Mustofa

CEK: Bupati Jepara Dian Kristiandi meninjau perkampungan Suku Bugis di Desa Kemujan, Karimunjawa, belum lama ini.

CEK: Bupati Jepara Dian Kristiandi meninjau perkampungan Suku Bugis di Desa Kemujan, Karimunjawa, belum lama ini. (M. KHOIRUL ANWAR/RADAR KUDUS)

Share this      

KARIMUNJAWA - Rumah adat Suku Bugis di Karimunjawa tinggal sekitar 20-an. Padahal sebelumnya sekitar 100-san. Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya mempertahankan eksistensi rumah adat itu. Salah satunya lewat program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang mengkolaborasikan dengan konstruksi rumah adat.

Bupati Jepara Dian Kristiandi belum lama ini menyempatkan diri meninjau perkampungan Suku Bugis di Desa Kemujan, Karimunjawa. Tampak dari depan ia mengamati teras hingga kolong rumah. Geser ke samping rumah menengok bentuk dan jenis kayu.

Ia menilai, ada sisi keunikan pada rumah adat Suku Bugis. Hal itu bisa jadi daya Tarik wisata selain potensi alam di Karimunjawa. Namun kondisinya dianggap ada yang kurang layak huni. Sehingga perlu sentuhan bantuan program RTLH.

Baca juga: Panen Kecaman, Bagaimana Sebaiknya Menyikapi Bebasnya Saipul Jamil?

”Agar layak ditempati. Tapi diharapkan tetap mempertahankan bentuk aslinya sebagai rumah adat Suku Bugis,” katanya.

Menurutnya, Karimunjawa ibarat miniatur Indonesia.  Ada beragam suku, mulai dari Suku Bugis, Madura, Jawa, Bajo, dan Mandar. Setiap suku itu tetap hidup dengan identitas kesukuan masing-masing. Salah satu identitas yang masih kentara adalah rumah adat.

”Dilatarbelakangi berbagai faktor, rumah adat semakain ke sini semakin berkurang. Jangan sampai hilang lah. Keragaman budaya ini kalau bisa dikelola dengan baik jadi daya tarik bagi wisatawan,” tuturnya.

Ia berharap masyarakat tetap bisa memiliki rumah layak huni dan tetap sesuai dengan identitas kesukuan masing-masing. Jika ada rumah panggung yang masuk dalam program RTLH, bisa dibangun dengan tetap menjadi rumah panggung.

”Jika ada keharusan untuk membuat regulasi khusus, saya akan buatkan. Yang penting rumah adat harus tetap masih ada,” imbuhnya. 

(ks/war/zen/top/JPR)

 TOP