alexametrics
Jumat, 17 Sep 2021
radarkudus
Home > Jepara
icon featured
Jepara

DPRD Jepara Setujui Perubahan KUA-PPAS 2021, Sertakan 7 Rekomendasi

14 September 2021, 14: 01: 52 WIB | editor : Ali Mustofa

SERAH TERIMA: Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif (tiga dari kiri) menyerahkan nota kesepahaman persetujuan Perubahan KUA-PPAS 2021 kemarin.

SERAH TERIMA: Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif (tiga dari kiri) menyerahkan nota kesepahaman persetujuan Perubahan KUA-PPAS 2021 kemarin. (M. KHOIRUL ANWAR/RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara menyetujui Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021 kemarin. Persetujuan diputuskan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif didampingi dua wakilnya, Pratikno dan KH. Nuruddin Amin. Meski demikian, dewan memberikan beberapa rekomendasi kepada eksekutif.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) M. Latifun saat membacakan laporan banggar menyebut, persetujuan itu disertai tujuh rekomendasi. Dalam rekomendasi pertama, eksekutif diminta mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD pada 2020 yang belum dilaksanakan, karena terkena refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

Legislatif dalam rekomendasi berikutnya, mengkritik belum tertibnya pencatatatan aset tetap tanah. ”Maka diminta melakukan penelusuran mengenai aset tetap tanah yang teridentifikasi tercatat lebih dari satu kali. Berdasarkan penelusuran tersebut, melakukan langkah-langkah perbaikan pencatatan aset tetap tanah,” kata Latifun.

Baca juga: Usai Imbangi Persija 2-2, PSIS Recovery dan Evaluasi Tactical

Dewan juga meminta badan usaha milik daerah (BUMD) melakukan inovasi kegiatan usaha yang lebih menguntungkan, sehingga bisa memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Terkait audit operasional lembaga ini, bupati diminta memberikan laporan berkala perkembangannya. Terutama Perumda Aneka Usaha dan PDAM Tirto Jungporo.

Dalam penataan jabatan, bupati dipesan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dewan minta diberi hak untuk memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap hasil penataan tersebut.

”Hal ini untuk memposisikan peran dewan dalam fungsi pengawasan dalam manajemen ASN yang lebih optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar terhindar dari kesalahan,” imbuhnya.

Sementara terkait pembahasan anggaran dengan DPRD, perangkat daerah diminta siap menyajikan data. Sedangkan terkait olahraga, bupati diminta memberi dukungan pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Jepara.

Atas persetujuan tersebut, Bupati Dian Kristiandi berterima kasih kepada DPRD yang telah membahas bersama eksekutif. Dia berjanji akan melakukan sejumlah upaya mengelola pendapatan daerah. Mulai dari optimalisasi penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Juga peningkatan kualitas dan memperluas akses pelayanan kepada wajib pajak, inventarisasi potensi obyek pajak, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana serta sumber daya manusia untuk meningkatkan PAD, peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan swasta dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD, dan melakukan optimalisasi BUMD.

”Dengan upaya-upaya tersebut, kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan berkembang dan meningkat di tahun-tahun mendatang. Kami percaya dan optimis,” tegasnya.

Dalam perubahan KUA-PPAS yang disepakati, pendapatan daerah direncanakan naik Rp 333 miliar atau 16,67 persen dari penetapan Rp 1,999 triliun menjadi Rp2,333 triliun. Belanja daerah juga direncanakan naik Rp 395 miliar atau 18,52 persen dari penetapan Rp 2,135 triliun menjadi Rp2,53 triliun.

Kenaikan juga diproyeksikan terjadi di pos pembiayaan daerah. Dari Rp 142 miliar menjadi Rp 209 miliar. Kenaikan Rp 67,3 miliar itu, setara 47,4 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang semula Rp 6,3 miliar direncanakan naik Rp 5,2 miliar menjadi Rp 11,5 miliar atau 83,74 persen. 

(ks/war/lin/top/JPR)

 TOP