alexametrics
Minggu, 24 Oct 2021
radarkudus
Home > Kudus
icon featured
Kudus

Tegakkan Hukum, Kejari Kudus Ikut Perangi Rokok Ilegal

13 September 2021, 15: 58: 24 WIB | editor : Ali Mustofa

TUMBUH BAIK: Para pekerja dari pengusaha kecil membuat rokok di Kawasan Industri Hasil Tembaku (KIHT) Desa Megawon , Kec. Jati, Kudus, beberapa waktu lalu.

TUMBUH BAIK: Para pekerja dari pengusaha kecil membuat rokok di Kawasan Industri Hasil Tembaku (KIHT) Desa Megawon , Kec. Jati, Kudus, beberapa waktu lalu. (BEA CUKAI KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Share this      

KUDUS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kudus berupaya menegakkan hukum. Salah satunya para pelaku tindak pidana cukai ikut ditindak. Hal ini untuk menegakkan undang-undang yang berlaku sekaligus membantu meredam peredaraan rokok ilegal.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kudus Sarwanto mengatakan tindak penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri selaku yang berwenang.

Hal itu diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
”Penuntutan menjadi bagian tugas dan wewenang dari kejaksaan di bidang pidana. Ini bisa berupa melaksanakan penetapan hakim beserta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” katanya.

Baca juga: KIHT Diminati, Produksi Rokok Bisa Berkembang Pesat

(BEA CUKAI KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Di sampingbitu, kejaksaan melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat. Juga putusan pidana pengawasan veserta keputusan lepas bersyarat.

Sarwanto menambahkan, wewenangnya untuk melengkapi berkas perkara tertentu. Berfungsi pula melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

”Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang tertentu. Komsumsinya perlu dikendalikan dan peredaraannya diawasi,” jelasnya.

Mengaca dari itu,  segala perbuatan yang tak sesuai atau melanggar hukum akan dikenakan ketentuan perundangan-undangan di bidang cukai. Dengan disertai sanksi pidana.

Adapun dasar undang-undang Nomor 39 Tahun tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Dengan ancaman hukum yang bervariasi tergantung tindak pidana. Pelaku akan dikenakan hukuman minimal satu hingga lima tahun.

”Sementara denda yang dikenakan minimal dua kali dan maksimal 20 kali dari nilai cukai. Ada pula denda minimal minimal Rp 75 juta dan maksimal Rp 750 juta,” katanya.

Saat ini beberapa modus tindak pidana cukai yang sering terjadi. Ia menyebut di antaranya, memproduksi rokok tanpa dilekati pita cukai yang sah. Hingga memasulkan pita cukai dengan mencetak melalui priter.

Upaya meredam tindak pidana tersebut, pemerintah dengan gencar memberikan penyuluhan. Sekaligus menggancar hukuman yang setimpal terhadap pelaku.

Meredam rokok ilegal perlu peran serta dari masyarakat. Diharapkan masyarakat, melapor ketika ada terjadi pengedaran rokok ilegal. Selain itu masyarakat juga diimbau tak mengkomsumsi rokok tanpa dilekati pita cukai.

”Dampak dari rokok ilegal akan berimbas pada berkurangnya penerimaan negara pada sektor cukai. Dengan begitu negara akan merugi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Forkopimda Kabupaten Kudus menggelar sosialisasi perihal perundang-undangan di bidang cukai yang diselenggarakan di 60 desa. Pemerintah daerah berkomitmen memberantas peredaran rokok ilgal. Upaya ini juga perlu melibatkan masyarakat sekitar, jika ada temuan diharapkan melaporkan. 

(ks/gal/zen/top/JPR)

 TOP