alexametrics
Minggu, 24 Oct 2021
radarkudus
Home > Kudus
icon featured
Kudus

Ditunda Empat Bulan, Launching PKL City Walk Kudus Gagal Lagi

25 Agustus 2021, 16: 15: 28 WIB | editor : Ali Mustofa

PEDAGANG: Launching PKL City Walk pagi menunggu Kudus level 1. Penundaan ini dilakukan sejak empat bulan lalu.

PEDAGANG: Launching PKL City Walk pagi menunggu Kudus level 1. Penundaan ini dilakukan sejak empat bulan lalu. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

Share this      

KUDUS – Pedagang kaki lima (PKL) City Walk pagi lama tidak ada kabarnya. Semenjak Kudus mengalami lonjakan kasus empat bulan lalu, launching pedagang yang nantinya menjual suvenir dan jajanan khas Kudus dipending hingga Level 1.

Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti mengatakan, meski sekarang sudah level 2, tetapi belum memungkinkan untuk dibuka.

“Belum ada pembahasan PKL City Walk pagi mau dibuka kapan. Persoalannya, nanti memicu kerumunan. Saat ini masih dalam pengawasan dari berbagai pihak. Untuk konsep sejak awal sudah ada. Tinggal pelaksanaannya. Apalagi kondisi belum sepenuhnya normal,” jelasnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Rembang Klaim PPKM Level 2, Versi Pusat Level 3

Sudiharti mengatakan, level 2 sudah ada kelonggaran bagi PKL. Tetapi untuk area City Walk yang pagi belum dulu. Lihat kondisi selanjutnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saja diperpanjang hingga 30 Agustus 2021.

“Makanya, kami tetap berhati-hati. Level 2 lebih longgar lagi dari sebelumnya. Tetapi, masih dalam pengaasan, salah sedikit bisa berubah lagi,” ujarnya.

Kabid Fasilitasi Perdagangan Promosi dan Perlindungan Konsumen Imam Prayetno mengatakn, mal di Kudus sudah diberikan sosialisasi penerapan QR kode menggunaka aplikasi Peduli Lindungi. “Yang sudah simulasi Kudus Extension Mal (KEM) dan yang baru mengajukan izin Mal Kudus Ramayana. Untuk lainnya belum, rata-rata penerapannya bulan depan. Ini aturan dari pusat, pemerintah kabupaten (Pemkab) sosialisasi kepada mereka,” jelasnya.

Dia mengatakan, pembatasan pengunjung mal ini sebagai antisipasi kerumunan. Sehingga, mal perlu mematuhinya. Pemerintah daerah hanya pengawasi dan saat ini belum mulai. Kalau bulan depan bisa jadi diwajibkan. 

(ks/san/mal/top/JPR)

 TOP