alexametrics
Sabtu, 18 Sep 2021
radarkudus
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Tiga Tersangka Pungli Pasar Cepu Tak Ditahan

31 Juli 2021, 11: 45: 49 WIB | editor : Ali Mustofa

BLAK-BLAKAN: Kepala Kejari Blora Yohane Avila Agus menyampaikan penetapan tiga tersangka kasus pungli Pasar Cepu.

BLAK-BLAKAN: Kepala Kejari Blora Yohane Avila Agus menyampaikan penetapan tiga tersangka kasus pungli Pasar Cepu. (SUBEKAN/RADAR KUDUS)

Share this      

BLORA, – Lima hari sudah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menetapkan tiga tersangka kasus dugaan pungli jual beli kios di Pasar Induk Cepu. Namun hingga sekarang tiga tersangka itu belum ditahan. Padahal mereka dijerat pasal berlapis.

Ketiga tersangka itu terdiri dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) Blora Sarmidi, Kabid Pasar Dindaqkop dan UMKM Kabupaten Blora Warso, serta mantan Kepala UPT Pasar Cepu  Sofaat (sudah pensiun, Red).

Kepala Kejari Blora Yohane Avila Agus menegaskan, pekan depan pihaknya mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga tersangka itu. ”Mereka kami kesempatan untuk menyediakan penasehat hukum (PH),” jelasnya.

Baca juga: Warga Banjarejo Temukan 27 Bilah Gamelan Diduga Era Mataram

Kasi Pidana Khusus Kejari Blora Adnan Sulistiyono menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan pemanggilan tersangka pekan depan. Dengan memberikan catatan menyiapkan pengacara. Kami tim dibantu kasi sedang memilah-milah berkas. Sehingga secepatnya setelah pemeriksaan tersangka bisa ke tahap selanjutnya.

Ketiganya, dijerat pasal berlapis. Petama pasal 12 huruf e undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selanjutnya, Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Kemudian, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Ketiganya terlibat jual beli kios di Pasar Cepu. Penentuan harga kios atas perintah dan sepengetahuan S sebagai kepala dinas. Dijalankan oleh kabid dan dikoordinir oleh kepala UPT Pasar Cepu. Tindakan dugaan korupsi ini dilakukan secara hierarki dari atas ke bawah.

Sebenarnya, para pedagang Pasar Induk Cepu keberatan atas harga yang telah ditetapkan. Selain itu pungutan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Kejaksaan telah menyita Rp 865 juta dari kasus tersebut.

”Setelah uang terkumpul dan dibawa bendahara dan mengalir. Jika itu sifatnya resmi tentu uang itu harus masuk ke kas daerah (kasda),” terangnya.

(ks/sub/lid/top/JPR)

 TOP