alexametrics
Minggu, 24 Oct 2021
radarkudus
Home > Jepara
icon featured
Jepara

Penyaluran Bansos di Jepara Ditarget Rampung Enam Hari

30 Juli 2021, 10: 00: 59 WIB | editor : Ali Mustofa

RADAR KUDUS DIMULAI: Bupati Jepara Dian Kristiandi (kiri) me-launching secara simbolis penyaluran bantuan sosial beras 10 kg kepada para KPM di Jepara kemarin.

RADAR KUDUS DIMULAI: Bupati Jepara Dian Kristiandi (kiri) me-launching secara simbolis penyaluran bantuan sosial beras 10 kg kepada para KPM di Jepara kemarin. (MOH. NUR SYAHRI MUHARROM/RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA - Bantuan sosial berupa beras 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai disalurkan kemarin. Penyalurannya di-launching di gudang penyimpanan Bulog Rengging, Pecangaan. Targetnya, enam hari diperkirakan pe­nyaluran rampung.

Bupati Jepara Dian Krisitiandi dengan dimbolis pemecahan kendi di depan truk pengangkut beras mengawali proses penyaluran bantuan tersebut. Ada empat truk yang berangkat membawa beras untuk para KPM di Kecamatan Tahunan Kemarin.

Rencananya bantuan tersebut diberikan kepada 53.552 KPM dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan 37.598 penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos. Bulan ini untuk penerima BST dari Kemensos juga mendapat bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu untuk dua bulan. Yaitu Mei dan Juni.

Baca juga: Penghargaan Kota Layak Anak Jadi Cambuk untuk Penuhi Hak Anak

 Bantuan tersebut langsung diserahkan kepada penerima manfaat di masing-masing desa di Jepara. Teknis penyalurannya dijadwalkan oleh pendamping PKH dan desa setempat.

Andi, sapaan akrab Bupati Jepara, menegaskan beras yang dibagikan adalah beras de­ngan kualitas baik dan layak konsumsi. Ia berharap bantuan beras tersebut dapat bermanfaat bagi penerimanya. ”Tidak seperti berita-berita dahulu. Bulog sediakan beras buruk. Ini sudah kami cek,” pungkasnya.

Untuk menghindari pemotongan bantuan, penyalu­ran bantuan tersebut akan didam­pingi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Je­para. Nantinya disiapkan pe­rangkat dan bekerja sama dengan aparatur desa untuk memonitoring kegiatan penya­luran bantuan sosial tersebut agar tak ada penyelewengan bantuan ke masyarakat.

Beberapa waktu lalu Pemerintah Pusat menambah daftar bantuan untuk masyarakat yang terdampak karena kebijakan PPKM Darurat. Salah satunya dengan memberikan bantuan sosial tunai dan bantuan pangan non tunai. (rom/gop)

(ks/him/top/JPR)

 TOP