alexametrics
Jumat, 17 Sep 2021
radarkudus
Home > Grobogan
icon featured
Grobogan

Anggaran Grobogan Dibahas Komisi dengan OPD biar Sinkron

28 Juli 2021, 12: 05: 34 WIB | editor : Ali Mustofa

DISKUSI: Komisi D DPRD Grobogan membahas KUA-PPAS APBD Grobogan tahun 2022 dengan OPD terkait.

DISKUSI: Komisi D DPRD Grobogan membahas KUA-PPAS APBD Grobogan tahun 2022 dengan OPD terkait. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Share this      

GROBOGAN, – Setelah dibahas Badan Anggaran DPRD Grobogan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022 dibahas di setiap komisi A, B, C dan D. Melibatkan OPD terkait untuk menyinkronkan program pembangunan.

Ketua Komisi A DPRD Grobogan Musapak mengatakan, rancangan KUA-PPKAS yang telah dibahas dengan Banggar dibahas di setiap komisi. Yakni Komisi A, B, C, dan D.

”Kami mempunyai mitra komisi yang banyak. Hari ini (kemarin, Red) dengan 19 kecamatan. Besok ada OPD untuk pemaparan program kerja dan anggaran tahun depan,” kata Musapak.

Baca juga: Anggaran Dipangkas, Pembuatan RTH Grobogan Libur Dulu

Dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2022, di dalamnya menyangkut penghitungan ulang terhadap kebutuhan gaji PNS dan tambahan penghasilan. Kemudian melanjutkan kegiatan sesuai dengan sasaran APBD 2022 yang belum terbiayai tahun sebelumnya.

Selain itu, ada kebijakan penyesuaian kegiatan yang sumber dananya dari DAK, sisa DAK, DBHCHT, dan bantuan gubernur Jawa Tengah 2022, serta dana lainnya. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

”Setelah selesai pembahasan, KUA-PPAS akan diserahkan kepada kepada Banggar untuk dievaluasi kembali,” ujarnya.

Ahmad Sidik, anggota Komisi D DPRD Grobogan mengatakan, pembahasan KUA-PPAS di setiap komisi bertujuan untuk melihat program dan pemaksimalan anggaran pada APBD 2022. Sebab, dari setiap komisi melihat secara detail program yang akan dijalankan pemerintah daerah.

”Program yang dilakukan OPD ini harus terstruktur dan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hasil dari pembahasan setiap komisi akan dikembalikan ke Banggar sebelum rapat paripurna,” terang dia. (mun/lid)

(ks/mun/lid/top/JPR)

 TOP