alexametrics
Sabtu, 18 Sep 2021
radarkudus
Home > Grobogan
icon featured
Grobogan

Ngenes, Klaim Perawatan Covid-19 di Grobogan Belum Dibayar Kemenkes

27 Juli 2021, 13: 46: 15 WIB | editor : Ali Mustofa

SIGAP: Nakes membantu menurunkan pasien gawat darurat dari ambulans.

SIGAP: Nakes membantu menurunkan pasien gawat darurat dari ambulans. (INTAN MAYLANI SABRINA/RADAR KUDUS)

Share this      

GROBOGAN – Kemenkes menjanjikan Juni akan ada pencairan klaim perawatan pasien Covid-19. Namun hingga akhir Juli, delapan rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di Grobogan belum menerima pembayaran klaim lagi.

Kepala Dinkes Grobogan Slamet Widodo, melalui Kabid Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Djatmiko mengatakan,  per Juni tunggakan dari delapan RS rujukan mencapai Rp 100 miliar.

Delapan RS tersebut antaranya, RSUD dr Soedjati Purwodadi klaim Mei dan November 2020 hingga Januari tahun ini Rp 39 miliar. Kemudian RS Panti Rahayu (Yakkum) klaim Desember 2020 hingga Februari 2021 Rp 26,9 miliar.

Baca juga: Babinsa Grobogan Door to Door Serahkan Bantuan

RS Islam Purwodadi klaim September 2020 hingga Januari 2021 Rp 8,3 miliar. Kemudian, RS Permata Bunda klaim dari Desember 2020 hingga Februari 2021 Rp 5,2 miliar. RS Habibullah Gabus klaim Desember 2020 hingga Mei 2021 Rp 4,9 miliar.

Lalu RS PKU Muhammadiyah klaim 2020 hingga 2021 Rp 10,6 miliar, RS Ki Ageng Selo klaim Januari hingga Mei 2021 Rp 4,5 miliar. Dan RS Ki Ageng Selo klaim Januari 2021 Rp 885 juta.

”Per Juli belum direkap lagi. Seharusnya Juni kemarin cair, real-nya belum ada yang cair lagi,” jelasnya.

Padahal per 19 Juli, Kemenkes telah membayar anggaran klaim RS Covid-19 sebanyak Rp 22,8 triliun. Namun, Grobogan tak satu pun masuk di anggaran dengan jumlah tersebut.

Diketahui, Rp 22,8 triliun tersebut ditujukan kepada 1.378 rumah sakit yang memberikan pelayanan Covid-19. Terdiri dari 805 RS swasta, 418 RS daerah, 58 RS TNI, 33 RS Polri, 30 RS Kemenkes, 23 RS BUMN, dan 11 RS kementerian lainnya.

Kemenkes pun menurunkan Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) untuk membantu proses review terhadap klaim-klaim yang dispute. ”Beberapa waktu lalu belum bisa cair lataran akan diaudit dulu oleh tim. Biasanya jika administrasi lengkap bisa segera cair ini malah masih menunggu audit lagi,” keluhnya.

Selama ini rumah sakit memakai biaya pasien BPJS yang hingga kini lancar dan mengandalkan pasien umum. 

(ks/int/lid/top/JPR)

 TOP