alexametrics
Selasa, 27 Jul 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Data Kasus Covid-19 Tak Sinkron, Rembang Batal Turun Status

22 Juli 2021, 14: 39: 49 WIB | editor : Ali Mustofa

BERJUANG: Seorang tenaga kesehatan sedang merawat pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit kemarin.

BERJUANG: Seorang tenaga kesehatan sedang merawat pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit kemarin. (VACHRI RINALDY LUTFIPAMBUDI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG - Penentuan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah berbeda dengan pusat. Di antaranya di Rembang. Dari daerah menilai sudah turun ke level III. Sedangkan, pusat menilai masih di level IV. Hingga kemarin sore, Pemkab Rembang masih mengonfirmasi terkait status ini.

Karena masih belum jelas, kebijakan yang diambil masih sama sebagaimana yang sudah diterapkan pada PPKM sebelumnya. Pembatasan oprasional warung atau toko maksimal pukul 20.00. Termasuk aturan-aturan lain.

Baca juga: Pemkab Pati Anggarkan Rp 583 Juta untuk Bantuan Sembako

Humas Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Arief Dwi Sulistya menyampaikan, berdasarkan rilis dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Rembang, saat ini Kota Garam sudah turun level. Dari yang awalnya IV ke III.

Namun, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang disampaikan kemarin (20/7) malam, Rembang masih masuk kategori level IV. Jadi, perlu dikonfirmasi terkait data yang ada di Rembang, provinsi, dan pusat. ”Karena PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli, tadi forum forkompimda (forum komunikasi pimpinan daerah) mengikuti itu," katanya.

Artinya, untuk kebijakan pemberlakuan PPKM masih sama sebagaimana PPKM Darurat. Pihaknya meminta masyarakat bersabar. Karena sudah ada penurunan kasus sampai 40 persen. Dari yang awal PPKM Darurat di angka sekitar 700, sekarang menjadi sekitar 400.

Dalam Inmendagri terbaru, ada perbedaan kebijakan antara daerah level IV dan III. Sebab, jika turun level ada beberapa kelonggaran. Seperti kapasitas work from home (WFH) pada perkantoran dan jam operasional aktivitas perdagangan.

”Lebih longgar (jika level III, Red) awalnya yang 100 persen harus WFH bisa hanya 50 persen," jelasnya. Hingga kemarin sore, Pemkab Rembang masih dalam tahap koordinasi data terkait penetapan level.

(ks/vah/lin/top/JPR)

 TOP