alexametrics
Selasa, 27 Jul 2021
radarkudus
Home > Politik
icon featured
Politik

Abdul Wachid Prihatin Ada Pejabat yang Dukung Vaksin Berbayar

18 Juli 2021, 20: 43: 01 WIB | editor : Ali Mustofa

Abdul Wachid

Abdul Wachid (Abdul Wachid For Radar Kudus)

Share this      

Anggota DPR RI Abdul Wachid menolak ada vaksin berbayar. "Malu kita sampai badan kesehatan dunia soroti hal itu, jelasnya kemarin.

Menurutnya pandemi Covid-19 adalah bencana kemanusiaan dan memang benar WHO ketika nyatakan prihatin ada vaksinasi berbayar. Karena soal kemanusiaan tidak ada kata tawar menawar alias semua golongan berhak mendapatkan akses kesehatan yang memadai.

Oleh karenanya, Wachid mendesak Menkes Budi Gunadi Sadikin mencabut Permenkes soal vaksin berbayar.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Percepatan Vaksinasi Harus Jadi Gerakan Bersama

Alasannya, kata dia, aturan tersebut tidak memiliki semangat kepedulian dan gotong royong disaat rakyat menderita karena wabah Covid-19.

Salah kaprah jika vaksinasi berbayar itu kalau tetap dilanjutkan. Seharusnya malu berdagang kepada rakyat yang lagi kesusahan. Dimana etika kita sebagai bangsa yang berbudi luhur. ”Di mana jiwa kegotong royongan kita. Jangan kata gotong royong disusupi kepentingan bisnis," tandas eks Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Wachid yang kini duduk di Komisi VIII DPR itu juga mengaku miris dengan pernyataan-pernyataan sejumlah elit yang justru mendukung program vaksin berbayar.

"Dimana rasa kepedulian mereka. Pejabat mestinya tunjukan teladan yang baik kepada rakyatnya. Jangan menonjolkan arogansi kekuasaan, malu kita," sindir Ketua DPD partai Gerindra Jawa Tengah itu.

Menurutnya, semua elemen bangsa harus bersatu padu membendung hasrat segelintir elit yang berkolaborasi dengan kelompok bisnis tertentu yang hanya memikirkan keuntungan belaka di tengah pandemi ini.

"Kita harus bersatu membendung kekuatan kelompok-kelompok kapitalis garis keras yang hanya mikirl keuntungan belaka disaat pandemi ini," tandasnya. (zen)

(ks/him/top/JPR)

 TOP