alexametrics
Jumat, 30 Jul 2021
radarkudus
Home > Blora
icon featured
Blora

Imbas Penyederhanaan OPD, 600-an ASN Blora Terkena Inpassing

22 Juni 2021, 14: 46: 52 WIB | editor : Ali Mustofa

RAKOR: Para kepala OPD mengikuti rapat yang membahas penyederhanaan birokrasi di Pemkab Blora.

RAKOR: Para kepala OPD mengikuti rapat yang membahas penyederhanaan birokrasi di Pemkab Blora. (SUBEKAN/RADAR KUDUS)

Share this      

BLORA, – Pemkab Blora mulai menyederhanakan birokrasi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kerja perangkat daerah. Beberapa bagian di sejumlah OPD disederhanakan. Imbasnya, ada sekitar 600 ASN yang terkena inpassing.

Seluruh OPD diberi waktu sembilan hari untuk segera menyelesaikan draf pengajuannya. Selanjutnya akan dikirim kepada mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati berharap, OPD tetap memberi pelayanan yang optimal meski nantinya akan ada penyederhanaan birokrasi. Dia meminta kepala OPD segera berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Blora dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Baca juga: Pasien Sembuh Covid-19 Rembang Melonjak Drastis

”Panjenengan yang hadir, kepala dinas bisa mulai untuk berfikir ada beberapa bagian itu perlu penyederhanaan,” tegasnya.

Asisten Adminitsrasi Umum Sekda Blora Henny Indriyanti menyampaikan, penyederhanaan birokrasi ini berdasarkan Surat Mendagri nomor 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021. ”Model penyederhanaan birokrasi yang harus kita kirimkan ke Kemendagri terakhir 30 Juni nanti,” ungkapnya.

Kepala Bagian Organisasi Setda Blora Bawa Dwi Raharja meminta agar OPD segera mendata terkait usulan fungsional. Berdasarkan model dari Kemenpan RB, ada beberapa OPD atau Unit Kerja di Blora yang tidak mengalami penyederhanaan.

”Mulai UPT pada dinas dan badan, RSUD, BPBD, Kantor Kesbangpol, kecamatan, kelurahan, dan Satpol PP. Lainnya disederhanakan,” imbuhnya.

Contohnya pada Sekretariat Daerah. Jabatan yang dipertahankan adalah eselon III di bawah asisten sekda. Serta jabatan eselon IV yang menangani tugas dan fungsi bidang protokol. ”Selain itu, untuk jabatan eselon IV lainnya akan mengalami penyederhanaan,” imbuhnya.

Total perangkat daerah di Blora meliputi 18 OPD, tiga badan, dua RSUD 2, Kesbangpol, BPBD, 16 kecamatan, Inspektorat, Setda, dan Setwan.

Plt Kepala BKD Blora Heru Eko Wiyono menegaskan, pada 30 Juni ini maktu terakhir pemetaan masing-masing kabupaten. Di mana yang difungsionalkan dan mana yang tidak. BKD hanya menyediakan data yang dikurangi. Kemudian yang mengisi posisi OPD yang sudah disederhanakan.

”Tapi, sebelum ada izin Kemendagri tidak bisa. Kami biasanya menyebutnya dengan istilah inpassing. Awalnya struktural jadi fungsional,” jelasnya.

Heru mengaku, belum tahu pasti berapa ASN yang terdampak inpassing. Perkiraan ada sekitar 600-an ASN. ”Tapi tidak masalah. Tidak ada yang dirugikan. Kalau menurut saya malah bagus” imbuhnya.

Misalnya, ASN yang difungsionalkan eselon IV otomatis jadi ahli muda. Kalau nilainya atau kredit tinggi, tingggal nambah sedikit jadi madya. Begitu juga dengan yang eselon III B, kabid, otomatis madya. 

(ks/sub/lid/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya