alexametrics
Sabtu, 18 Sep 2021
radarkudus
Home > Grobogan
icon featured
Grobogan
PPKM Mikro di Grobogan

Wisata Tutup, Karaoke Susah Diawasi

22 Juni 2021, 14: 11: 51 WIB | editor : Ali Mustofa

STOP WISATA: Pengunjung menikmati salah satu wisata di Kecamatan Gubug, sebelum ada pelarangan buka.

STOP WISATA: Pengunjung menikmati salah satu wisata di Kecamatan Gubug, sebelum ada pelarangan buka. (SAIFUL ANWAR/RADAR KUDUS)

Share this      

GROBOGAN, – Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Grobogan memastikan seluruh wisata di Kota Sweke sudah ditutup. Namun, untuk tempat hiburan karaoke, Dinporabudpar tak bisa menjamin karena susahnya pengawasan.

Kabid Pariwisata pada Dinporabudpar Grobogan Suliwati menjelaskan, terkait kewajiban menutup seluruh tempat wisata, termasuk hiburan karaoke, pihaknya mengaku kesulitan dalam pengawasan. Sebab, meski ketika disidak tidak beroperasi, namun nyatanya tak lama kemudian beroperasi kembali.

”Semisal kami sidak pukul 21.30, ya memang tutup. Tapi kalau ternyata pukul 23.00 buka, ya masak harus nunggu sampai segitu terus,” tuturnya kemarin.

Baca juga: Inspektorat Bakal Turun Gunung Bikin FGD

Suliwati menambahkan, hanya ada sepuluh karaoke yang berizin. Sementara sisanya, susah mendapat izin karena regulasi dalam perbup. Dari yang berizin saja, pihaknya mengaku susah dalam melakukan pengawasan untuk memastikan tutup selama pemberlakukan PPKM Mikro.

”Yang berizin hanya 10 karaoke. Di Purwodadi ada 6, Toroh ada 2, Gubug hanya 1, dan Brati ada 1 karaoke. Ada yang mau izin tapi terhalang perbup, kalau mau izin harus mengganti perbup dulu,” tambahnya.

Pihaknya sebenarnya ingin mengubah pola pikir agar karaoke dibuka siang hari saja, sehingga lebih mudah pengawasan. Namun, hal itu susah terealisasi. Karena, pola pikir yang hingga kini masih ada di benak masyarakat, siang untuk bekerja dan hiburan karaoke untuk malam hari.

”Alasannya kalau siang waktunya mencangkul di sawah, yang berdagang ya berdagang. Baru kalau malam hiburan,” kata sosok yang disapa Suli itu.

Pihaknya pun sudah mengimbau berkali-kali dan mengirimkan surat agar objek wisata maupun hiburan karaoke ditutup selama pemberlakuan PPKM Mikro. Namun sekali lagi, pengawasannya sulit. Pihaknya pun berharap ada integrasi antar OPD. Sehingga, pengawasan karaoke yang membandel lebih mudah dilakukan.

”Satpol PP gerak, tapi tidak koordinasi. Harusnya kan kalau gerak koordinasi dulu, jangan serta merata,” keluhnya.

(ks/ful/ali/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya