alexametrics
Jumat, 30 Jul 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Inspektorat Bakal Turun Gunung Bikin FGD

Banyak Temukan Kecurangan Pengelolaan DD

22 Juni 2021, 13: 50: 05 WIB | editor : Ali Mustofa

FAHRUDIN

FAHRUDIN (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG, – Masalah pengelolaan kegunaan dana desa di Kabupaten Rembang belum sepenuhnya berjalan baik. Dari hasil audit Inspektorat setempat ditemukan banyak proyek fisik yang kurang volume hingga pengelolaan finansial yang asal-asalan.

Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang Fahrudin mengaku akan menggelar audit secara reguler dan pendampingan yang akan dikemas seperti Forum Grup Diskusi (FGD), kemarin (21/6)

”Pendampingan nanti tidak merekomendasikan apa-apa. Hanya memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan. Ketika ada kesulitan terkait dana desa. Termasuk juga memberikan solusinya,” ujarnya.

Baca juga: 410-an Istri di Rembang Siap Menjanda

Soal  audit menyangkut terkait dengan pencocokan dengan aturan dan value for money (efektifitas dan efisiensi) akan diperiksa. Disitu akan ada rekomendasi bila ada temuan hasil pemeriksaan.

”Dari hasil pendampingan itu nanti dijadikan pedoman dari teman-teman atau pihak desa. Untuk melakukan perbaikan, masalah pelaksanaan keuangan desa,” jelasnya.

Menurutnya, audit sementara ini, untuk baik memang belum. Masih ada catatan-catatan temuan pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh desa. Misalnya masih ada pengembalian atas pemakaian dana desa.

“Kadang-kadang di dalam pelaksanaannya masih ada temuan-temuan pemeriksaan terkait dengan kelebihan atas pembayaran. Kurang volume di dalam pekerjaan,” ujarnya.

Atau terkait juga masih ada pajak belum dibayarkan. Jadi terkait dengan ketaatan peraturan perundangan masalah pengelolaan keuangan masih ada temuannya. Dari wilayah Kabupaten Rembang, tersebar di 14 kecamatan.

 ”Jadi rata-rata masih ada temuan atau sifatnya finansial masih ada. Sifatnya pengembangan atas volume pekerjaan kurang atau terkait dengan pajak belum dipotong atau belum dipungut. Atau sudah dipungut juga belum dibayarkan,” jelasnya.

Fahrudin menambahkan pendampingan perlu dilakukan dalam rangka untuk mencegah mengantisipasi. Terkait dengan masalah kesalahan-kesalahan pengelolaan. Sekaligus mencegah adanya kecurangan di dalam melakukan pelaksanaan kegiatan anggaran dana desa.

Kesalahan atau kelalaian di dalam menjalankan tugas mengakibatkan kerugian desa atau negara. Untuk itu dia berharap desa tidak mengulangi lagi terjadi suatu kesalahan yang disengaja. Atau sebaliknya agar lebih berhati-hati. Sehingga memberikan rekomendasi sesuai dengan penyebabnya. “Sehingga ke depan tidak terjadi lagi atas kesalahan atau kelalaian tersebut. Tujuan akhirnya agar memperkecil temuan berulang,” tegasnya.

”Intinya kami tetap berpegang kepada prinsip, bahwa sepanjang temuan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam  jangka 60 hari sudah ditindaklanjuti, bahkan rata-rata hasil pemeriksaan selesai (LHP) sudah diselesaikan. Itu sudah sesuai peraturan perundangan, tidak akan mengambil langkah tindak lanjut lebih jauh,” imbuhnya. 

(ks/noe/ali/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya