alexametrics
Jumat, 30 Jul 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Varian Baru Covid-19 Masuk ke Rembang belum Terdeteksi

19 Juni 2021, 11: 02: 40 WIB | editor : Ali Mustofa

Varian Baru Covid-19 Masuk ke Rembang belum Terdeteksi

REMBANG - Varian baru Covid-19 yang masuk di Rembang masih belum terdeteksi. Hingga kemarin, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Rembang masih belum menerima informasi.

Kabar munculnya varian baru Covid-19 di Kota Garam ini, diterima melalui berita dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun hingga kemarin, Humas Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Arief Dwi Sulistya mengaku, masih belum menerima kabar siapa saja warga Rembang yang terpapar varian baru.

”Dari rumah sakit (RSUD dr. R. Soetrasno, Red) atau Dinkes belum mengabari. Yang terpapar di Rembang kami belum tahu datanya. Tapi dari Kemenkes menyebut begitu (ada varian baru, Red)," jelasnya.

Baca juga: Kesembuhan Pasien Covid-19 di Kudus Salip Penambahan Kasus

Diketahui, varian baru memiliki karakteristik dengan penularan yang lebih cepat. Dari laboratorium PCR di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soetrasno Rembang memiliki kewajiban untuk mengirimkan ke pusat secara berkala. Sehingga bisa diperiksa dan diketahui apakah ada varian baru atau tidak.

Laboratorium di Rembang belum memiliki kapasitas untuk mendeteksi virus ini. Nantinya, uji laboratorium akan dilakukan terpusat.

Langkah untuk menghadapi varian baru ini, masih cenderung sama sebagaimana dalam menangani Covid-19. Masyakat tetap diimbau memperketat prokes, percepatan vaksinasi, dan melaksanakan 3T. ”Harus waspada," ujarnya.

Saat ini, Pemkab Rembang memperpanjang Surat Edaran (SE) tentang PPKM Mikro per 15 Juni sampai 14 hari ke depan. Ada beberapa perubahan pada poin teknis pelaksanaannya.

Saat ini, para organisasi perangkat daerah (OPD) bisa memberlakukan work from home (WFH) hingga 75 persen bagi pegawai yang tidak melaksanakan pelayanan secara langsung. Pada PPKM sebelumnya, sudab diberlakukan WFH 50 persen. Namun saat itu ada beberapa OPD yang memberlakukan dan tidak.

Sebab, kebijakan WFH tersebut diatur masing-masing pimpinan OPD. Pada perpanjangan PPKM saat ini, sebagian besar OPD sudah mengambil WFH. Kemudian mengatur jadwal para pegawainya. ”Yang penting pelayanan dan pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya. (tos)

(ks/lin/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya